balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan empati atas musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 10–11 September 2025. Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Kristrianti Puji Rahayu, menegaskan pihaknya bersama pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) siap memberikan perlakuan khusus kepada debitur terdampak.
Langkah ini mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana. Regulasi tersebut memberi ruang bagi lembaga keuangan untuk menawarkan keringanan, termasuk restrukturisasi kredit.
“OJK bersama PUJK serta pemangku kepentingan akan melakukan asesmen dampak banjir secara komprehensif dengan menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Hasil asesmen akan menjadi dasar dalam menetapkan langkah kebijakan selanjutnya,” kata Kristrianti di Denpasar, Kamis (11/9).
Bukan kali pertama OJK menerapkan kebijakan relaksasi kredit. Saat Bali terdampak erupsi Gunung Agung (2017) dan pandemi Covid-19 (2020–2022), kebijakan serupa juga diberlakukan. Kala itu, perbankan dan lembaga jasa keuangan didorong untuk memberikan restrukturisasi kredit serta berbagai keringanan lain bagi debitur terdampak.
Langkah tersebut terbukti membantu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memberi ruang pemulihan bagi pelaku usaha di tengah krisis.
“OJK menekankan pentingnya kebijakan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta tetap sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kristrianti.
Dengan pola yang sama, OJK berharap penanganan pascabanjir di Bali dapat segera memulihkan aktivitas masyarakat sekaligus menopang keberlangsungan usaha lokal.
