Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Optimisme BI Jaga Inflasi Bali di Tahun Politik

Causa Iman Karana

Denpasar, Bali Tribune – Terjaganya harga-harga dari sisi administered price, salah satunya harga tiket pesawat mengalami penurunan secara bertahap, menumbuhkan optimisme Bank Indonesia dalam menjaga inflasi di Bali. Bank Indonesia (BI) optimis inflasi Bali tetap terjaga apalagi di tahun politik ini. Optimisme tersebut tercermin  dari hasil survai pemantauan harga yang dilakukan oleh KPw BI Bali, pada minggu ke 3 Januari trennya melandai dibandingkan awal bulan. “Indonesia National Air Carrier Asscociation (INACA) sudah memiliki kesepakatan untuk menurunkan harga secara bertahap. Ini merupakan langkah bagus dan kita lihat hasilnya nanti,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Causa Iman Karana melalui selulernya di Denpasar, Kamis (24/1).

Begitupula dari komponen administered price dari sisi harga-harga lain seperti listrik dan BBM juga diprediksi masih bertahan di harga-harga yang lama. Menjelang pemilu, pemerintah juga tidak akan gegabah menaikkan harga. Di samping itu, Cik biasa disapa meyakini inflasi di Bali dapat terjaga seiring terbitnya Pergub 99 tahun 2018. Pergub tersebut diyakininya merupakan salah satu wujud menyeimbangkan struktur ekonomi yang selama ini lebih dominan ke pariwisata. “Dengan adanya Pergub 99 tahun 2018, sektor pertanian, perkebunan dan industri kreatif akan tumbuh. Ini juga akan membawa struktur ekonomi Bali yang lebih merata," jelasnya.

Menurutnya dalam upaya menjaga inflasi, perlu diperhatikan ketersediaannya dengan melihat produksi dari sisi hulunya. Tidak dipungkiri kebutuhan masyarakat Bali selama ini masih didatangkan dari luar seperti Jawa, Sulawesi, NTB dan lainnya sehingga rentan menimbulkan inflasi. “Berbanding terbalik bila semua kebutuhan diproduksi di daerah ini sendiri. Hal ini akan menjaga stabilitas harga lebih terjaga lagi di Bali,” imbuhnya. 

Disinggung tahun politik terhadap pertumbuhan ekonomi, Cik menegaskan situasi politik ini sudah beberapa kali dialami masyarakat sehingga dalam penanganannya pun telah berpengalaman. Dari sisi masyarakat tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas ekonominya mengingat sudah beberapa kali berpengalaman melakukan itu. “Pada 2019 ini yang harus dihadapi adalah digital ekonomi. Digital ekonomi ini perkembangannya sangat masif dan cepat,” pungkasnya. arw

wartawan
Arief W.
Category

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.