BALI TRIBUNE - Dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi petugas pelayanan KB, khususnya Bidan, Perwakilan Badan Kependudukann dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali menggelar kegiatan pertemuan Orientasi Standarisasi Peningkatan Kompetensi Pelayanan KB bagi IBI Cabang Kabupaten/Kota di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Senin (3/9) kemarin. Berdasarkan rencana strategis BKKBN tahun 2015-2019, tertuang salah satu program prioritas berupa pembinaan standarisasi tenaga kesehatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Upaya yang dilakukan BKKBN dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB adalah dengan mendorong pelayanan KB menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana pada saat membuka kegiatan pertemuan. Langkah yang diambil BKKBN dalam meningkatkan pelayanan KB MKJP, antara lain dimulai dengan penyediaan alat dan obat kontrasepsi, melengkapi sarana dan prasarana di klinik KB serta meningkatkan ketrampilan bagi para provider pelayanan KB (bidan dan Dokter). “Ketrampilan pelayanan KB ini diarahkan pada pelayanan KB MKJP. Dalam pelaksanaan pelatihan ketrampilan CTU IUD dan Implan, BKKBN bekerjasama dengan Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi (JNPK-KR),” ungkapnya. Untuk pemenuhan standarisasi pelayanan KB dibutuhkan adanya sertifikasi kompetensi bagi provider yang telah mengikuti pelatihan, sehingga untuk memudahkan proses sertifikasi BKKBN memperkenalkan Aplikasi Monitoring Berkualitas (MONIKA). “Monika ini akan membantu proses penyelesaian sertifikasi bagi bidan dan dokter yang pernah dilatih CTU berbasis online di BKKBN. Dengan Monika ini diharapkan sampai dengan desember 2018, seluruh bidan yang sudah berlatih CTU dan Implan di BKKBN akan mempunyai seritikat kompetensi, sehingga kualitas pelayanan KB dapat ditingkatkan," ujar Sentana Sementara Ketua IBI Provinsi Bali, Ni Ketut Adi Arini, S.Sos., SST., MM yang juga menjadi peserta dalam pertemuan tersebut menyampaikan sangat mendukung dengan adanya kegiatan peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh BKKBN. Bidan sendiri, selama ini memang belum mempunyai sertifikat kompetensi, tetapi dalam prakteknya para bidan sudah melaksanakan pelayanan KB sesuai dengan prosedur yang ada. “Jadi dengan adanya aplikasi Monika  yang dikeluarkan oleh BKKBN, akan sangat membantu sekali, sehingga dalam pelayanan KB kami selaku bidan menjadi lebih PD, karena sudah ada bukti kompetensi yang kami punya, yaitu berupa Sertifikat Kompetensi," katanya. Arini berharap pada Januari 2019 nanti, semua Bidan yang telah ikut pelatihan sudah akan mendapatkan sertifikat kompetensi. “Karena kami yakin BKKBN tidak bisa menjangkau semua bidan, maka kami selaku IBI akan mengadakan sosialisasi ke bidan-bidan di kabupaten/kota melalui IBI Kabupaten/Kota," pungkasnya.