Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pak Koster, Dialog, dan Sebuah Jalan Tengah

pengamat
Bali Tribune / Umar Ibnu Alkhatab - Pengamat Kebijakan Publik

balitribune.co.id | Gubernur Bali, Wayan Koster (Pak Koster), kembali berdialog dengan massa aksi. Jika sebelumnya ia berdialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana di wantilan DPRD Bali terkait penanganan krisis sampah dan sejumlah kebijakan yang dinilai belum efektif pada tanggal 22 April 2026, kemarin Pak Koster menemui dan berdialog dengan ratusan mahasiswa dan serikat pekerja di kompleks Kantor Gubernur Bali terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tanggal 21 Oktober 2026. Artinya, Pak Koster sedang menunjukkan gaya kepemimpinan yang jarang kita lihat hari-hari ini, yakni berdialog langsung dengan massa aksi. Di tengah orasi dan teriakan peserta aksi, Pak Koster tidak memilih jalan yang pasif atau melempar beban kepada birokrasi, beliau datang, mendengar, dan menjawab tuntutan yang diajukan. Dan dari dialog yang elegan itulah lahir sebuah harapan baru, Pak Koster membuka peluang besar menetapkan UMP di atas Rp 3,45 juta.

Secara umum, tujuan dialog adalah bagaimana mencapai kesepemahaman bersama, membangun saling pengertian dan menerima sudut pandang pihak lain tanpa harus saling mengalahkan. Selain itu, dialog adalah cara konstruktif untuk memecahkan masalah, mendiskusikan isu tertentu untuk menemukan solusi atau gagasan yang konstruktif. Dus dialog adalah instrumen untuk mempererat hubungan, kebersamaan, rasa hormat, dan memperkuat ikatan dalam relasi sosial, kerja, dan komunitas. Intinya dialog adalah cara praktis untuk mencapai pemahaman bersama, bertukar informasi, dan menyelesaikan masalah melalui komunikasi timbal balik. Dalam konteks di atas, kehadiran langsung Pak Koster dalam aksi massa harus kita hargai sebagai cara beliau untuk mendapatkan informasi dari tangan pertama dan informasi tersebut bisa dipakainya untuk membuat kebijakan yang solutif atas apa yang diharapkan oleh massa aksi.

Hemat kita, di banyak daerah, dialog antara pemimpin dan rakyat seringkali dihindari karena khawatir akan timbulnya perang urat syaraf yang kemudian menyisakan konflik. Di samping itu masih adanya ego jabatan dan miskonsepsi bahwa komunikasi satu arah (monolog) jauh lebih efisien. Kita akui bahwa dialog seringkali memicu perdebatan karena membicarakan masalah yang sensitif sehingga banyak pemimpin merasa tidak nyaman menghadapi situasi sulit tersebut dan karena itu mereka memilih jalan aman dengan mengedepankan komunikasi yang monolog dan kebijakan yang top down. Banyak pemimpin khawatir bahwa mendengarkan argumen orang lain akan membuat mereka tampak tidak tegas atau kehilangan kendali di mata rakyatnya Namun, di Bali, Pak Koster menjadikan dalog sebagai metode yang praktis untuk mengambil sebuah kebijakan yang strategis demi kemaslahatan banyak pihak. Pak Koster memilih hadir di tengah massa demi mengirimkan pesan politik bahwa ia dan pemerintahan yang ia pimpin tidak anti kritik.

Kita memahami bahwa semua isu yang disuarakan massa aksi adalah isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan mereka sekaligus paling mendasar bagi keberlanjutan Bali. Isu UMP misalnya merupakan isu yang menyangkut harkat hidup pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga dan secara lebih luas menjadi penggerak perekonomian Bali itu sendiri. UMP tidak bisa diselesaikan dengan jargon, tetapi dengan keputusan yang tepat dan bijak karena UMP bukan sekadar soal menambah beberapa ratus ribu rupiah, tetapi soal keberpihakan, apakah negara hadir untuk memastikan pekerja di Bali bisa hidup layak ataukah hanya cukup untuk bertahan hidup. Ini juga soal keadilan, di mana seorang pekerja hotel di Sanur yang melayani tamu dengan tagihan sekian juta per malam tidak seharusnya pulang ke kos dengan rasa cemas karena upahnya habis untuk makan dan kontrakan. Selanjutnya ini juga menyangkut masa depan Bali, di nama jika upah tidak layak, maka pekerja terbaik Bali akan pergi mencari upah yang kayak di negeri orang. Dan bukan sekedar soal angka, tetapi soal martabat, bahwa upah yang kayak adalah pengakuan bahwa keringat seseorang dihargai. Ketika Pak Koster membuka peluang UMP di atas Rp3,45 juta, sebenarnya ia sedang mengatakan kepada kita bahwa martabat pekerja Bali itu penting.

Di satu sisi, kita harus jujur bahwa biaya hidup di Bali sudah tidak lagi murah. Kos di Denpasar, Badung, dan Gianyar sudah mendekati harga kos di kota-kota besar di Jawa. Harga pangan naik, biaya transportasi naik. Di sisi lain, pengusaha, terutama UMKM dan sektor pariwisata yang baru pulih, juga memiliki hitung-hitungan yang tidak mudah. Kenaikan UMP yang terlalu tinggi tanpa peningkatan produktivitas bisa menekan usaha kecil. Di sinilah peran jalan tengah yang diambil Pak Koster menjadi penting. Dengan membuka ruang dialog, penetapan UMP tidak lagi menjadi keputusan sepihak di ruang rapat yang dingin, melainkan hasil dari musyawarah yang mendengar dua sisi. Pekerja didengar keluhannya, pengusaha didengar keberatannya, dan pemerintah hadir sebagai penyeimbang. Itulah makna dari jalan tengah yang diambil Pak Koster dalam kebijakan publik terkait UMP. Beliau ingin ada keputusan yang selaras antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ke depan, setiap warga perlu mengetahui dasar perhitungan UMP, apakah sudah mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi Bali, dan kebutuhan hidup layak. UMP yang tinggi tidak ada artinya jika di lapangan masih terdapat perusahaan yang membayar di bawah standar UMP.

Akhirnya, apa yang dilakukan Pak Koster dengan mahasiswa dan serikat pekerja harus menjadi budaya. Jika budaya semacam ini bisa dijaga, maka yang dibangun Pak Koster bukan hanya kebijakan, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah modal paling mahal dalam pemerintahan. Kita percaya bahwa Bali tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang mau mendengar apa yang menjadi masalah rakyatnya. Dan dalam dua dialog terakhir, Pak Koster telah menunjukkan bahwa ia mau mendengar. UMP bukan hanya sekedar soal angka yang tertera dalam peraturan gubernur, tetapi soal keberanian seorang pemimpin untuk memilih jalan tengah yang berpihak pada rakyat. Jika dialog adalah jembatan, maka UMP yang layak adalah tujuan yang harus kita capai bersama. Kita berharap, apa yang dimulai Pak Koster dengan datang dan mendengar, akan berakhir dengan senyum di rumah-rumah pekerja Bali karena Bali yang kuat bukanlah Bali yang hanya indah pariwisatanya, tetapi Bali yang adil upahnya, sejahtera pekerjanya, dan bermartabat rakyatnya. Wallahu a'alamu bish-shawab.

Tabanan, 25 Oktober 2026.

wartawan
RED
Category

Ratusan Layang-layang dari 23 Negara Mengudara di Sanur

balitribune.co.id I Denpasar - Festival layang-layang bertaraf internasional turut memeriahkan "Rare Angon Festival" yang diadakan di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar. Acara tahunan ini berlangsung selama empat hari, sejak Kamis (23/7/2026) hingga Minggu (26/7/2026) mendatang, dengan menghadirkan kolaborasi antara pelayang mancanegara dan pelayang tradisional Bali.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Ukir Prestasi Internasional dan Aksi Sosial, Advokat Yuli Utomo Dinobatkan sebagai Mahasiswa Teladan Universitas Warmadewa

balitribune.co.id | Denpasar - Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa (Unwar), Advokat Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med., resmi menerima penghargaan sebagai Mahasiswa Teladan Unwar. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasinya yang luar biasa, baik di kancah internasional maupun dalam aksi sosial kemasyarakatan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pemberi Kerja

balitribune.co.id | Jakarta - Pemerintah terus memperkuat langkah untuk memastikan setiap pekerja Indonesia memperoleh haknya atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

OJK Serahkan Hasil Pemeriksaan Khusus PT Dana Syariah Indonesia ke Bareskrim Polri

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya penegakan hukum dalam penanganan kasus PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI). Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyerahkan hasil pemeriksaan khusus kepada Bareskrim Polri, termasuk temuan sejumlah aset yang diduga diperoleh dari penggunaan dana milik para lender.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DJP Tegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bukan Petugas Pajak

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait pemberitaan yang berkembang di media massa maupun media sosial mengenai keterlibatan Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri) dalam pelaksanaan tugas DJP. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Selasa (21/7/2026), DJP menegaskan bahwa kedua unsur tersebut bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas perpajakan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Hari Anak Nasional 2026, Bunda PAUD Karangasem Ajak Tanamkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

balitribune.co.id | Amlapura - Bunda PAUD Kabupaten Karangasem, Nyonya Mas Parwata, menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 yang mengusung tema "Membangun Generasi Sehat, Ceria, dan Berkarakter melalui Senam 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat" di GOR Gunung Agung Amlapura, Kamis (23/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.