Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pantau PTM di SDN 1 Lukluk dan Green School, Komisi IV DPRD Badung Sebut PTM Secara Umum Sudah Bagus

Bali Tribune/ GREEN SCHOOL - Komisi IV saat meninjau Green School terkait pelaksanaan PTM, Selasa (12/10).


balitribune.co.id |Mangupura   - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Badung mendapat perhatian khusus dari Komisi IV DPRD setempat. Untuk memastikan PTM berjalan lancar, Selasa (12/10) rombongan Komisi IV yang membidangi pendidikan ini melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah. Yakni SDN 1 Lukluk, Mengwi dan Sekolah Green School di Desa Sibang Kaja, Abiansemal.

Pemantauan dipimpin oleh Ketua Komisi IV Made Sumerta didampingi  Wakil Ketua Komisi Nyoman Gede Wiradana, Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi, Made Suardana, Luhde Sri Mediastuti, Luh Putu Sekarini dan Gede Aryanta. Kadis Kesehatan Badung dr Nyoman Gunarta.

Sumerta mengatakan, berdasarkan pemantauan dua sekolah tersebut secara umum sudah sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali, walaupun ada hal-hal yang perlu ditingkatkan.

"Misalnya untuk di SDN 1 Lukluk ada orangtua yang mengantar anaknya lebih awal, padahal belum jam sekolah. Sebagai evaluasi awal. Hal-hal seperti ini juga harus menjadi atensi untuk di SDN 1 Lukluk. Untuk lain-lainnya nanti kita minta teman-teman masing-masing dapil mengawasi karena dua minggu sekali akan dilakukan evaluasi bersama dinas terkait. Jangan sampai muncul persoalan-persoalan lainnya," ujarnya.

Sementara, untuk Green School di Desa Sibangkaja, pihaknya meyakini sangat bisa menerapkan Prokes dengan baik. Jika dilihat dari lahan yang kapasitasnya bisa menampung maksimal 1500, namun sekarang hanya ada 300 orang siswa.

"Apalagi di sekolah ini banyak siswa asing dan 30 negara sudah bergabung. Risikonya pasti akan lebih tinggi, sehingga ini harus menjadi perhatian khusus penyelenggaraan pendidikan. Mudah-mudahan memang benar sesuai yang disampaikan," ujarnya.

Keberadaan Green School yang semuanya terbuat dari bahan ramah lingkungan, diharapkan bisa menjadi salah satu daya tarik untuk wisatawan datang ke Bali.
"Ini bisa jadi daya tarik untuk anaknya menempuh pendidikan di Green School, apalagi juga ada beasiswa," kata Sumerta.  

Sependapat dengan Sumerta, Wakil Ketua Komisi Nyoman Gede Wiradana juga menilai, penerapan Prokes di sekolah tersebut sudah bagus. Meski begitu, pihaknya meminta tetap tidak boleh kendor.

"Di tengah pandemi kesempatan PTM sangat berharga lantaran banyak siswa yang sudah jenuh. Tidak bisa dibayangkan jika PTM tidak dilakukan, bagaimana nasib pendidikan kita atau bagaimana siswa kita," ujar politisi asal Desa Sibangkaja ini.

Sementara, politisi wanita asal Desa Lukluk Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi meminta, kembali mengecek kelayakan gedung lantaran sudah lama tidak digunakan. Rara Hita juga meminta, pihak sekolah untuk memperhatikan pola pembelajaran agar maksimal dengan waktu singkat belajar di sekolah.

"Tolong itu menjadi atensi untuk pola pembelajaran. Untuk gedung, karena banyak barang lama yang tidak terpakai jangan sampai lepas kontrol," pintanya.
Politisi asal Desa Kapal Made Suardana menambahkan, pihak sekolah harus segera berkoordinasi dengan dinas terkait jika terjadi sesuatu dengan siswa di sekolah tersebut saat mengikuti PTM.

"Jangan sampai ada yang menutup informasi, semakin jelas informasi semakin jelas penanganan. Setiap saat harus dievaluasi," imbuhnya.

wartawan
ANA
Category

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus DPRD Badung Serap Aspirasi Sempurnakan Ranperda Inisiatif  Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung menyerap aspirasi pelaku seni budaya dan UMKM dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Rapat serap aspirasi itu digelar di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung. Senin (15/9).

Baca Selengkapnya icon click

Lagi, Banjir Genangi Jalan Pantai Berawa Canggu, Satu Unit Kendaraan Tenggelam

balitribune.co.id | Mangupura - Hujan deras kembali memicu bencana banjir di sejumlah titik di kawasan Denpasar dan Kabupaten Badung, pada Senin (15/9). Beruntung banjir kali ini tak separah banjir yang terjadi pada 10 September lalu.

Namun, sejumlah titik yang sebelumnya jauh dari luapan air kini justru dilanda banjir. Salah satu titik banjir baru yang cukup tinggi di Kabupaten Badung adalah di Jalan Pantai Berawa, Canggu, Kuta Utara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PDIP Buleleng Serukan Solidaritas untuk Korban Bencana Banjir di Bali

balitribune.co.id | Singaraja - Menyikpai bencana banjir akibat hujan deras dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 9–10 September 2025, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana dan musibah tersebut. Terlebih bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah warga, serta infrastruktur di beberapa kabupaten/kota.

Baca Selengkapnya icon click

Menghindari Beban Berlebih Masyarakat, Dewan Minta Pembahasan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Ditunda

balitribune.co.id | Singaraja - DPRD Buleleng melalui Panitia Khusus (Pansus) 1 pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk ditunda. Usulan penundaan itu disampaikan Ketua Pansus I, Dewa Nyoman Sukardina, SE, dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Senin (15/9). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.