balitribune.co.id | Gubernur Koster dalam beberapa kali pidatonya mengatakan bahwa, sebetulnya kita ini adalah orang bodoh. Ya, bodoh, karena pasar (turis) telah datang dengan sukarela ke Bali, kok kita (sektor pertanian) tidak memanfaatkan. Justru yang memanfaatkan adalah orang luar Bali. Terakhir, Gubernur Koster menyatakan sikapnya itu di Jaya Sabha (22/12). Saya kira, apa yang dikatakan Pak Koster sangat benar adanya. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang “bodoh”.
Penelitian disertasi yang dilakukan Dr. Wayan Artini menyatakan bahwa, kalau sektor pariwisata di Bali meningkat 100%, maka sektor pertanian meningkat 60%. Sayang belum dapat ditelusuri, sektor pertanian yang ada di mana? Karena nyatanya Nilai Tukar Petani (NTP) di Bali masih sangat rendah. Bahkan di masa pandemi ini, NTP petani Bali indek-nya di bawah 100. Artinya mereka merugi. Di samping itu, sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Bali terus merosot. Kini, hanya tinggal 13%.
Dua indikator itu menunjukkan bahwa perkembangan sektor pariwisata di Bali tidak menyebabkan kebangkitan sektor pertanian di Bali. Lalu di mana ? Pastilah sektor pertanian yang ada di luar Bali, dan bahkan di luar negeri. Karena faktanya kita masih saja terus mendatangkan produk pertanian dari luar Bali dan luar negeri. Pemerintah tidak mampu “menekan” para konglomerat, dan kapitalis yang bergerak di bidang pariwisata, untuk memanfaatkan produk sektor pertanian di Bali. Sehingga petani Bali hanya menjadi penonton dari perkembangan glamoritas sektor pariwisata.
Orang Bali sangat sibuk membuat upacara adat dan agama di subak dan desa adat. Hal ini menyebabkan Pulau Bali menjadi pulau yang khas, dan menarik kaum wisatawan untuk datang ke Bali. Kemudian orang Bali sangat sibuk membuat ogoh-ogoh pada saat nyepi. Orang Bali sangat sibuk main layang-layang pada saat menjelang akhir tahun. Orang Bali sangat sibuk latihan menabuh dan menari di balai-balai banjar. Kemudian melakukan berbagai ritual yang lain, yang sangat beragam. Apakah kegiatan ini kegiatan yang baik? Ya, tentu saja. Sebab hal itu memperkuat sosio kultural masyarakat, dan internalitas sosial.
Tetapi kegiatan yang demikian saja, tentu saja tidak cukup. Sebab kita tidak boleh lupa terhadap intervensi pihak eksternal, khususnya intervensi di bidang ekonomi. Dalam dunia yang sangat kompetitif dan materialistik, maka kegiatan sektor ekonomi sama sekali tidak boleh dilupakan. Untuk apa ? Agar kita mampu melawan intervensi pihak eksternal tsb. Secara teoritis, ada kelemahan dan kekuatan dari masyarakat yang bersifat sosio kultural seperti halnya masyarakat Bali (Pusposutardjo, 1993). Kekuatannya adalah bahwa masyarakat sangat kuat dan kokoh secara internal. Tetapi sangat lemah menghadapi intervensi eksternalitas.
Gubernur Koster sangat memahami masalah ini. Tetapi ia tidak kuasa menghadapi beton tebal kapitalisme. Ia memerlukan dukungan birokrasi, dan dukungan dari kaum kapitalis yang berasal dari Bali. Kaum kapitalis dari Bali, perlu diyakinkan bahwa pada saatnya nanti Bali akan ambruk, kalau Bali lupa membangun ekonominya yang berbasis pertanian.
Dr. Nyoman Sudipa (Prodi Ilmu Lingkungan Unud) ketika mempertahankan disertasi menyatakan hal yang senada. Bahwa Bali harus menyadari bahwa pariwisata itu adalah hanya sekedar bonus. Bonus dari kegiatan sektor pertanian, dan budaya agraris. Kita jangan lagi silau dengan pariwisata, yang ternyata bisa membawa bencana sosial yang maha besar. Riset yang dilakukan di Nusa Penida membuktikan hal tsb.
Oleh karenanya, saya sangat mengapresiasi sikap Gubernur Koster, yang akan menaruh perhatian yang nyata di bidang ekonomi dalam tahun 2021 yad. Saya kira Pak Koster memerlukan dukungan yang kuat, minimal dari tatanan satu-jalurnya. Dengan kecerdasaannya, Gubernur Koster sudah berbuat, dengan membuat landasan (aturan) untuk membangkitkan sektor pertanian di Bali. Tetapi aturan akan tinggal aturan, kalau tidak mendapat dukungan yang sepadan.
Dalam pertemuan di Jaya Sabha (tempo hari), saya menyampaikan pendapat. Bahwa kalau nanti ada kebijakan untuk mengembangkan sektor ekonomi di Bali, maka skala kebijakannya seharusnya jangan dalam skala besar (kapitalistis). Harusnya dalam skala subak, skala subak abian, skala desa adat, skala Bumdes, atau skala UMKM. Ada pepatah kuno. Bahwa gajah hanya kalah melawan semut. Kekuatan gajah sangat luar biasa, tetapi ia bisa “dikalahkan” oleh kerumunan pasukan semut.
Bahwa kini Bali harus memperkuat lembaga-lembaga sosio kulturalnya. Caranya adalah dengan mendorong kegiatan ekonomi di lembaga sosio kultural tsb. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ketut Suamba (Prodi Agribisnis, FP Unud) menyebutkan bahwa lembaga sosio kultural di Bali (misalnya subak), terbukti mampu melaksanakan kegiatan ekonomi.
Bahkan Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta mengatakan hal yang senada, dalam pidato-pidatonya dalam kurun waktu 1942-1949. Dikatakan bahwa, lembaga-lembaga sosio-kultural di Indonesia, harus dididik untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Gubernur Bali Prof. Ida Bagus Mantra melaksanakan teori itu. Yakni dengan mendirikan LPD di setiap desa adat. Ternyata desa adat mampu mengoperasikan LPD tsb.
Tetapi anehnya, kenapa sistem subak tidak diperhatikan pada saat itu? Padahal subak dan desa adat adalah dua sejoli lembaga sosio kultural yang mendasari Bali. Bahkan subak dianggap sebagai simbol predana, dan desa adat sebagai simbol purusa. Seharusnya, ketika Gubernur Mangku Pastika membangun simantri, maka seyogyana simantri itu dikelola oleh subak. Sebagai bagian dari pembelajaran di bidang ekonomi. Tetapi ia tidak peduli dengan subak. Ia justru membangun lembaga baru, yang disebut dengan gapoktan.
Ya, demikianlah adanya. Kini kondisi subak terus merosot. Air irigasi diambil untuk PDAM dll. Sawah berkurang 2800 ha/tahun. Mengapa hal itu terjadi ? Karena subak tidak memiliki power politik. Berbeda dengan desa adat. Itulah sebabnya, tidak ada pemimpin yang berkenan memperhatikan nasib ekonomi subak (pertanian), dengan serius.
