Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Parkir Digital, Minimalisir Kebocoran

Bali Tribune / PARKIR DIGITAL - Pembayaran parkir kini digunakan sistem digital.

balitribune.co.id | Gianyar - Dengan pola manual, pendapatan parkir dengan mudahnya bocor. Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Gianyar kini menerapkan sistem pembayaran digital. Masyarakat yang parkir kendaraan harus memiliki sistem pembayaran digital atau non tunai.

Dari keterangan yang dihimpun Bali Tribune, Minggu (30/1), penerapan parkir berbasis digital ini akan dilakukan di semua kantong parkir yang dikelola Pemkab Gianyar. Saat ini sebagai uji coba baru diterapkan hanya di beberapa titik di pusat kota Gianyar.

"Rencana kedepannya, semua tempat parkir yang dikelola pemda, seperti alun-alun, depan pasar, dan jalan kebo Iwa Gianyar," ungkap Pembina Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama.

Lanjutnya, melalui sistem pembayaran digital ini, akan lebih transparan dalam pendapatan dari sektor parkir. Intinya dengan online, dipastikan  akan lebih transparan. Uang yang dibayarkan langsung masuk ke kas daerah dalam bentuk PAD pendapatan restrebusi. "Semua orang akan sangat mudah belajar. Karena sistem yang kita gunakan sangat sederhana," terangnya.

Dijelaskan, cara pembayarannya cukup sederhana. Tukang parkir hanya menunjukkan barcode. Sementara masyarakat melakukan scan melalui smartphone dengan aplikasi pembayaran yang tergabung dalam Qris. Seperi Gopay, Opo, atau lainya. "Ini tinggal tunjukkan barcode saja Tidak ada alat apa-apa yang digunakan," ujarnya.

Diakuinya ada sejumlah kendala dalam penerapan ini terutama bagi warga lansia dan masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem pembayaran degital. Pihaknya pun telah mengantisipasi dengan memberikan pendampingan. "Ada pendamping selama ini, warga bayar cash, kemudian pendamping bantu gunakan gopay/opo dan lainya, mereka tetap dimodali dulu," ujarnya.

Sementara besaran pendapatan yang ditergetkan dalam penerapan parkir digital ini belum bisa disampaikan. Dia lebih mengarahkan untuk melakukan konfirmasi ke dinas perhubungan. "Nike teknis, Pak kadishub ngih, beliau yang lebih tahu," ujarnya, termasuk terkait sistem penggajian dan rekrutmen tukang parkir.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Gianyar I Wayan Suamba mengatakan, pembayaran parkir secara elektronik tersebut saat ini masih tahap permulaan. Di mana nantinya akan diterapkan di semua tempat parkir di jalan umum Kabupaten Gianyar. Adapun target pendapatan dari sistem tersebut di tahun 2022 ini baru sekitar Rp 5 miliar lebih. "Target secara global untuk parkir di jalan umum Rp 5 miliar lebih. Penerapan pembayaran parkir dengan sistem online akan terus berproses. Kami juga minta dukungan masyarakat untuk menyukseskan sistem ini," tandasnya. 

wartawan
ATA
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.