BALI TRIBUNE - Untuk mengetahui secara pasti penanganan kerusakan pasca gempa bumi Lombok 7.0 yang mengakibatkan kerusakan bangunan di sejumlah wilayah di Karangasem, serta langkah mitigasi bencana yang bisa mengancam kapan saja, Komisi IV DPRD Karangasem, Senin (27/8), memanggil Kadis Sosial dan Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, serta Kadis Pendidikan Karangasem. Namun Kadis Pendidikan tidak hadir dalam rapat penting bagi keselamatan masyarakat Karangasem itu. Dipimpin Ketua Komisi IV, Nyoman Musna Antara, berbagai pertanyaan dilontarkan dewan terkait kerusakan dan langkah yang sudah diambil pemerintah pasca terjadinya bencana gempa yang masih menyisakan trauma bagi maryarakat Karangasem khususnya anak-anak tersebut. Dalam penjelasannya di hadapan anggota dewan, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa, menyebutkan pihaknya telah membentuk tim dan saat terjadi gempa bumi beberapa waktu lalu tim bentukannya itu telah bergerak melakukan monitoringdan pendataan kerusakan yang diakibatkan oleh gempa 7.0 SR tersebut termasuk korban luka dan meninggal dunia. “Ada 6 warga yang mengalami luka-luka dalam bencana gempa bumi 7.0 SR di Lombok itu, dan ini sudha kami ajukan untuk mendapatkan santunan ke Gubernur Bali,” ungkapnya. Pasca bencana itu, pihaknya juga sudah melaksanakan beberap program diantaranya membentuk sekolah aman bencana yang tujuannya untuk mengedukasi anak-anak utamanya SD agar siaga bencana. Dalam peta jalur gempa yang dimiliki pihaknya, memang ada beberapa sekolah yang berada dalam jalur gempa dan pihaknya saat ini tengah merencanakan untuk melakukan simulasi penanggulangan bencana gempa di sekolah bersangkutan. “Kami juga sudah membentuk relawan bencana dibawah koordinator BPBD. Ada program desa tangguh bencana dan ini sangat efektif utamanya di desa yang rawan bencana. Dimana mereka akan langsung turun begitu terjadi bencana. Ini juga cukup efektif untuk membantu penanggulangan dan penanganan bencana,” sebutnya. Saat ini pihaknya memang mengakui masih kekurangan anggaran untuk pengadaan logistik seperti pengadaan tenda keluarga, pembelian terpal serta lainnya. Sedangkan total anggaran yang ada di BPBD sebesar Rp. 3.2 Miliar, dan anggaran itu termasuk untuk membayar honor tenaga kontrak yang jumlahnya cukup banyak. Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP, I Komang Sudanta mengaku sangat menyayangkan tidak hadirnya Kadis Pendidikan Karangasem d alam rapat yang sangat penting tersebut. “Kami menyayangkan Kadis Pendidikan tidak hadir dalam rapat ini, padahal rapat ini sangat penting karena membahas masalah mitigasi,” sebutnya. Yang terpenting saat ini menurutnya adalah melakukan inventarisasi persoalan yang menyangkut mitigasi bencana, termasuk infrastruktur. Selain itu dampak psykologis juga cukup serius terjadi pasca gempa Lombok. “Resiko masih mengancam masyarakat, dimana ada rumah yang sudah mau roboh tetapi masih ditempati karen tidak ada tempat bagi warga bersangkutan. Termasuk sekolah perlu dilihat kelayakan gedung sekolah itu sendiri, apakah masih layak atau tidak untuk ditempati,” lontarnya. Terkait desa tangguh bencana yang merupakan program dari BPBD, pihaknya mengaku sangat menyabut baik. Bahkan pihaknya mengusulkan agar di tahun 2019 mendatang semua desa di Karangasem bisa menjadi desa tangguh bencana. “Bagaimana masyarakat itu utamanya para pemuda dilatih untuk menjadi relawan tangguh yang siap menghadapi dan melakukan penanggulangan terhadap bencana yang terjadi,” usulnya. Yang terpenting yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial adalah Trauma Healing. Sebab menurutnya saat ini masyarakat mengalami beban psykologis berat akibat bencana, bahkan ada yang tidak berani masuk kamar mandi. Pihaknya meminta Dinas Sosial untuk bekerjasama dengan UNUD dalam hal bantuan konseling. “Mohon agar ini ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial. Termasuk membangun Shelter di setiap kecamatan, agar ada rujukan pasti kemana masyarakat berkumpul dan ditampung. Tentunya Shelter itu harus lengkap dengan layanan medis dan kelengkapan MCK yang memadai dan lengkap dengan dapur umum,” tuturnya. Menjawab pertanyaan dean itu, Kalak BPBD menyebutkan, dalam peta bencana yang dimilikinya memang ada patahan atau Sesar di Pantai Candidasa dan Seraya, dan pergerakan patahan itu harus terus diamati. Namun demikian guncangan gempa di Lombok yang terjadi hingga ribuan kali itu tidak berpengaruh pada aktifitas Gunung Agung. Sementara untuk pembangunan Shelter tahun ini akan dibangun di Kecamatan Rendang dengan daya tampung sebanyak 200 KK dengan memanfaatkan tanah milik Pemprov Bali. Sedangkan total kerugian kerusakan akibat gempa beberapa waktu lalu itu mencapai Rp 62 miliar, dimana Rp 20 Miliar diantaranya kerusakan berat.
