Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pasek Suardika Nahkodai BK DPD RI

DPD
Anggota DPD RI asal Bali Gede Pasek Suardika (tengah) usai terpilih sebagai Ketua BK DPD RI

BALI TRIBUNE - Sabtu (6/5) menjadi hari istimewa bagi Senator Gede Pasek Suardika. Betapa tidak, setelah melalui mekanisme yang alot dan bahkan harus diakhiri dengan pemungutan suara (voting), politisi asal Buleleng itu akhirnya terpilih sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI. Pasek Suardika menahkodai BK, menggantikan AM Fatwa yang sebelumnya telah mengundurkan diri dari jabatannya. 

Bagi Pasek Suardika, tapi ini merupakan tanggung jawab kedua yang diembannya di DPD RI. Sebelumnya pada saat awal duduk sebagai anggota DPD RI, Pasek Suardika dipercaya menjadi Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU). Jabatan tersebut diembannya selama satu tahun masa sidang, dan kemudian mengundurkan diri.

"Tentu posisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya, di tengah pusaran politik di DPD RI yang keras belakangan ini," kata Pasek Suardika, yang juga mantan Ketua Komisi III DPR RI. 

Ia mengaku tak khawatir dengan kepemimpinannya di BK DPD RI, lantaran pemilihan yang melalui mekanisme voting. Bagi Pasek Suardika, itu adalah sebuah tantangan. Ia berkeyakinan, dengan kemampuan yang dimilikinya, akan mampu menjaga soliditas selama memimpin salah satu alat kelengkapan DPD RI itu. 

"Walau dipilih dengan voting, saya berusaha tetap menjaga kekompakan kepemimpinan dengan cepat. Menjadi seni tersendiri memegang alat kelengkapan dewan yang bertugas mengawal marwah dan kehormatan DPD," tandas Pasek Suardika. 

Lontaran Pasek Suardika ini, beralasan. Sebab ini bukan kali pertama dirinya memimpin alat kelengkapan. "Ini pengalaman kedua saya, masuk ke sebuah alat kelengkapan yang baru, dan langsung terpilih menjadi ketua. Sebelumnya ketika di DPR RI, dari Komisi II saya pindah ke Komisi III DPR RI juga langsung menjadi ketua," bebernya. 

Ia pun meminta restu sekaligus dukungan masyarakat Bali, agar ia mampu mengemban tugas besar tersebut. "Mohon doa restunya, karena sebuah tantangan baru secara politik yang harus saya lalui," pungkas Pasek Suardika. 

Menariknya di pimpinan BK DPD RI, Pasek Suardika di dampingi oleh dua tokoh senior. Mereka adalah KH Ahmad Sadeli, Senator asal Banten dan Dedi Iskandar Batubara, Senator asal Sumatera Utara. Keduanya duduk sebagai Wakil Ketua BK DPD RI.

wartawan
San Edison
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.