balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, melakukan kunjungan kerja ke Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) Ni Putu Ratna Dewi Ningsih di Jalan Jaya Giri XXII Denpasar pada Minggu (14/6/2026). Kunjungan ini guna memastikan akses layanan KB yang aman, nyaman, dan dilayani tenaga profesional berjalan optimal untuk mendukung keluarga Indonesia yang sehat dan terencana. Selain itu, kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka meninjau langsung optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan jelang peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 33 pada 29 Juni nanti.
"Sekarang kan sudah tanggal 14, dalam rangkaian memperingati Harganas tanggal 29 Juni nanti ada pelayanan KB di seluruh Indonesia. Kebetulan saya di Bali, jadi saya ingin melihat langsung pelayanan KB di Bali yaitu di Kota Denpasar," ungkapnya.
Selama kunjungan, Ratu Ayu juga berdialog langsung dengan para ibu yang membawa balita, serta memberikan motivasi dan edukasi mengenai pentingnya kesehatan keluarga. Seorang ibu mengaku cukup mempunyai tiga orang anak saja. "Ini anak saya yang ke tiga. Cukup, saya tidak mau lagi," ujar perempuan berusia 26 tahun ini.
Ratu Ayu menyampaikan hal ini sekaligus untuk mendorong optimalisasi penggunaan kontrasepsi pascapersalinan sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas. Sehingga pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan metode kontrasepsi pascapersalinan, khususnya metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang dinilai aman dan efektif bagi para ibu.
"Masyarakat ingin dapat mengatur jarak kelahiran. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap keluarga itu terencana. Melalui pengaturan jarak kehamilan, seorang ibu bisa lebih fokus memberikan ASI eksklusif selama enam bulan kepada bayinya dan dilanjutkan hingga usia dua tahun," katanya.
Isyana juga mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat Kota Denpasar dalam memanfaatkan layanan KB, khususnya pelayanan kontrasepsi pascapersalinan. Hal ini terlihat dari antusiasme para akseptor yang datang secara sukarela untuk memperoleh layanan kontrasepsi, termasuk ibu yang baru melahirkan dan langsung memilih menggunakan alat kontrasepsi guna merencanakan kehamilan berikutnya. Melalui penguatan pelayanan KB pascapersalinan yang didukung sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan praktik bidan mandiri, Kemendukbangga berharap akses masyarakat terhadap layanan KB semakin meningkat.
"Diharapkan mampu mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, terencana, dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, DR dr Ni Luh Gede Sukardiasih mengatakan, berdasarkan Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK 25), Angka Kelahiran Total (TFR) Kota Denpasar tercatat sebesar 1,79 dengan capaian Modern Contraceptive Prevalence Rate sebesar 49,7 persen. Menurutnya, penguatan pelayanan KB pascapersalinan merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan kependudukan di Kota Denpasar.
"Optimalisasi peran fasilitas kesehatan dan praktik bidan mandiri perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kepesertaan KB di Bali," ujarnya.
