BALI TRIBUNE - Sepekan memasuki masa transisi penanganan darurat gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan beralihnya pengendalian dari Satgas Darurat Bencana ke Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) untuk pelaksanaan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan dengan pola membagi sektor dengan tujuan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi menjadi lebih efektif. Demikian dikatakan Kapendam IX/Udayana Letkol Kav Jonny Harianto G. SIP, di sela kesibukannya mendampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP, beserta rombongan saat melaksanakan peninjauan di sejumlah objek kunjungan di Mataram, NTB, kemarin. Saat ini katanya, pola penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Lombok dan Sumbawa dibagi menjadi empat sektor atau wilayah tanggung jawab antara lain, Sektor 1 mewilayahi Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Sektor 2 membawahi Lombok Utara, Sektor 3 di Lombok Timur, dan Sektor 4 meliputi Sumbawa dan Sumbawa Barat. Kemudian masing-masing sektor memiliki gugus tugas yang menangani tentang pemukiman, infrastruktur, sosial, dan ekonomi serta penanganan pengungsi. Pelaksanaan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi ini mendapat atensi khusus dari semua kalangan, baik pemerintah, swasta maupun komponen masyarakat lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo yang kembali berkunjung ke Lombok untuk meninjau pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan dampak gempa Lombok. Untuk memastikan pengamanan dan kelancaran pelaksanaan kunjungan RI-1 di Lombok, Pangdam IX/Udayana didampingi Danrem 162/Wira Bhakti, Asintel dan, Asops Kasdam IX/Udayana, juga Kapendam dan para pejabat terkait lainnya meninjau beberapa objek kunjungan, seperti Bandara Seleparang, Desa Gunung Sari dan Desa Kekait di Lombok Barat serta Desa Benggala di Lombok Utara. “Semuanya harus dipastikan agar kunjungan Bapak Presiden Joko Wiidodo dapat berjalan lancar dan aman,” ujar Kapendam.
