balitribune.co.id | Denpasar - DPP Partai Bulan Bintang (PBB) menyarankan pengurus DPW PBB Provinsi Bali untuk lebih banyak merekrut krama Bali serta kaum milenial sebagai kader. Jika tidak, PBB akan sulit untuk bersaing dengan dominasi partai besar di Pulau Dewata, khususnya PDI Perjuangan.
"Pengurus PBB di Bali harus mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat asli Bali," kata Sekjen PBB Arfiansyah Ferry Noor, dalam rapat konsolidasi DPW bersama DPC PBB se-Bali, di Harris Hotel Rivervew Kuta, Badung, Rabu (26/2/2020).
Menurut dia, pada Pemilu 2019 lalu, PBB bahkan hanya memperoleh 1.600 suara di Bali. Selain minim suara, perekrutan kader partai juga sangat sulit di sembilan kabupaten dan kota yang ada. Karena itu, perlu langkah-langkah strategis, terutama dalam menghadapi verifikasi partai politik untuk bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
Ia berpandangan, pendekatan dengan krama Bali hingga kaum milenial, tentu akan membantu perjalanan partai ke depan. Apalagi, hal tersebut juga sudah dilakukan oleh pengurus di daerah lain, seperti DPW PBB Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur.
"DPW Papua dan NTT merekrut masyarakat lokal dari berbagai suku dan agama, sehingga lebih memudahkan PBB melakukan pengkaderan dan mengajak mereka duduk dalam struktur partai. Dengan cara itu, di Papua dan NTT, partai PBB banyak meloloskan kadernya di legislatif tingkat kabupaten dan kota," jelas Noor, yang hadir bersama Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi DPP PBB Sukmo Harsono.
Pihaknya berharap, DPW dan DPC PBB di Bali bisa melakukan hal yang sama. Hanya dengan begitu, PBB bisa lolos verifikasi dan bisa ikut Pemilu 2024 mendatang.
Noor menambahkan, persoalan dana memang menjadi masalah lain yang juga dihadapi. Karena itu, pengelolaan partai diserahkan kepada kader-kader yang loyal membesarkan partai. Namun khusus untuk verifikasi partai oleh KPU, DPP PBB akan tetap membantu pendanaan.
Lantaran sulitnya pendanaan, DPP juga telah memutuskan ketua DPW di tingkat provinsi dilakukan melalui penunjukan oleh DPP. "Jadi tidak ada pemilihan, melainkan ketua DPW akan ditunjuk langsung oleh DPP," tegasnya.
Atas dasar itu pula, DPP PBB mempercayakan Shalahuddin Jamil sebagai ketua DPW PBB Provinsi Bali untuk periode lima tahun ke depan. Ketua DPW yang baru, diharapkan bisa meniru keberhasilan di DPW Papua dan NTT. Dengan demikian, PBB bisa lolos ikut Pemilu mendatang.
"Tetapi persyaratan (menjadi peserta Pemili) kita belum tahu. Kalau persyaratan semakin berat diatur dan disepakati, maka semua kader PBB harus bekerja keras," tandas Noor.
Sementara Shalahuddin Jamil, meski belum mengantongi rekomendasi dari DPP untuk memimpin PBB di Bali, berjanji akan menjalankan amanat partai. Salah satunya, merekrut masyarakat Bali untuk diajak bergabung bersama PBB. Bukan saja dari umat muslim, namun umat Hindu dan Kristen juga akan didekati.
"Partai PBB memang berazaskan partai Islam. Akan tetapi perjuangannya bersama-sama memperjuangkan rakyat menuju Indonesia maju dalam bingkai NKRI dan Pancasila," ucapnya.
Sebagai langkah awal dan strategi yang akan diterapkan, pihaknya akan merekrut kaum milenial yang sekarang ini sedang menjadi trend. Apalagi, semua partai juga ikut menggarap kaum milenial. "Kita akan dekati kaum milenial di Bali untuk membesarkan PBB," tegasnya.
