balitribune.co.id | Mangupura - Kunjungan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Kabupaten Badung, Selasa (18/1) dimanfaatkan komponen atau tokoh maupun pelaku pariwisata untuk menyuarakan kondisi pariwisata Bali yang "megap-megap" tidak tertolong akibat dampak pandemi Covid-19. Para tokoh pariwisata Bali meminta BKSAP DPR RI juga menyuarakan di pusat agar pariwisata Bali benar-benar ditangani maksimal oleh pemerintah pusat.
Kunjungan rombongan BKSAP DPR RI dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana didampingi para anggota BKSAP DPR RI. Rombongan diterima di Ruang Kerta Gosana, Mangupraja, Badung, oleh Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa mewakili Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta. Pada pertemuan tersebut hadir juga dinas terkait, tokoh pariwisata di Badung. Sekda Badung mengawali dengan memaparkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat Bali, khususnya Badung. Setelah Adi Arnawa menyampaikan paparannya, para tokoh pariwisata langsung menyampaikan keluhannya.
Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali, Made Agus Yoga Iswara dalam pertemuan tersebut mengatakan pariwisata Bali yang terdampak pandemi Covid-19 benar-benar tidak tertolong. Walaupun ada kebijakan pemerintah pusat membuka penerbangan internasional untuk 19 negara, kebijakan itu dinilai masih tidak tepat. Bagaimana tidak, dari 19 negara yang diizinkan masuk, hanya 6 yang punya penerbangan langsung ke Bali.
"Dari 19 negara yang dibuka penerbangan internasionalnya, hanya 6 yang bisa masuk ke Bali. Sisanya mereka tidak bisa penerbangan internasional secara langsung ke Bali. Kami ingin pusat agar benar-benar serius memberikan perhatian kepada Bali," ujar Yoga Iswara.
Ia membandingkan perlakuan pusat dengan DKI Jakarta yang dibuka secara luas, tidak pernah ada pelarangan, walaupun kasus positif Covid-19 lebih parah dari Bali. "Jakarta dari mulai pandemi Covid-19, selalu dapat prioritas untuk mendapatkan penerbangan internasional, tidak pernah sama sekali ada larangan. Kami mohon BKSAP DPR RI memperjuangkan persoalan ini di pusat," tegas Yoga Iswara.
Kata dia, pariwisata Bali saat ini sudah dalam titik nadir. Pekerja dan pengusaha pariwisata sudah hampir turun ke jalan, namun masih bisa dikontrol. "Kalau mau buka Bali, ayo dukung dengan serius. Di Thailand, varian Omicron ada, namun penerbangan internasional tetap dibuka. Kami bukan mengabaikan protokol kesehatan, tetapi mari beri kami kesempatan untuk melakukan upaya, manajemen risiko," ujar Yoga Iswara.
Ia menambahkan jangan alasan negara lain belum mau datang ke Bali. "Bagaimana mau datang, aturan masuk ke Bali belum beres. Pintu masih ditutup, namun kesannya sudah dibuka, tolong cari titik tengahnya," tegasnya.
Menanggapi keluhan tokoh pariwisata, Anggota BKSAP DPR RI, Linda Megawati meminta agar pimpinan BKSAP DPR RI nanti mengomunikasikan agar aspirasi komponen pariwisata Bali disampaikan ke pimpinan DPR RI. "Sebaiknya bapak-bapak dari komponen pariwisata ini diundang ke DPR RI, pertemukan dengan lintas komisi terkait," ujar Srikandi politik Partai Demokrat ini.
Sementara Ketua PHRI Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi BKSAP DPR RI kunjungan ke Badung. Sehingga ada harapan untuk bisa suarakan keluhan komponen pariwisata Bali. "Dulu kami masih punya wakil di Komisi X DPR RI membidangi pariwisata, sekarang sudah enggak ada lagi. Dulu masih ada Pak Supadma Rudana kolega kami di Komisi X. Jadi kami harap tolong bantu Bali," tegas Rai Wijaya.
Dampak pandemi Covid-19 di Bali membuat 1 orang terkapar ekonominya. Selama ini pemerintah selalu bilang sabar dan sabar. "Kami di akar rumput tahu betul kondisi pekerja dan pengusaha pariwisata. Vila mereka sudah pada dijual. Hotel di jual, pekerja punya sepeda motor dijual untuk sekadar makan. Orang lapar disuruh sabar ya enggak bisa," tandasnya.
Atas kondisi ini, Wakil Ketua BKSAP Supadma Rudana menginventarisasi semua keluhan aspirasi komponen pariwisata Bali. Pihaknya akan menyampaikan di level pimpinan di DPR RI dan pemerintah pusat supaya pariwisata Bali diupayakan dibuka secepatnya secara penuh, seperti negara-negara lain. "Tentunya dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Ya benar juga, harus dilakukan manajemen risiko," ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar ini.
Supadma Rudana mengatakan Bali selama ini menyandang banyak prestasi dalam penanganan pandemi Covid-19. "Tingkat vaksinasi nomor satu di nasional, Prokes juga terbaik, pola karantina dan penanganan pandemi Covid-19 juga mendapatkan apresiasi pemerintah pusat. Tetapi kesehatan terjaga, ekonomi bisa pulih, itu yang harus dicarikan solusinya," tandas Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI ini.
wartawan
YUE
Category
