balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mulai mematangkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2027 melalui simulasi peninjauan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Langkah ini diambil guna memastikan tarif pajak yang diterapkan lebih akurat mengikuti nilai pasar, namun tetap mengedepankan asas keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya, beserta jajaran di Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (22/10/2026).
Wali Kota Jaya Negara menegaskan, pemutakhiran NJOP wajib dilakukan secara cermat, objektif, dan berbasis data valid. Menurutnya, penyusunan kebijakan PBB-P2 Tahun 2027 tidak boleh semata-mata berorientasi pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Prinsipnya, kita ingin kebijakan NJOP dan PBB-P2 ini disusun dengan perhitungan matang dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Optimalisasi pendapatan daerah itu penting, tetapi aspek keadilan serta kemampuan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian utama,” ujar Jaya Negara.
Jaya Negara juga menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, akademisi, dan praktisi penilai publik dalam memberikan masukan serta kajian komprehensif. Melalui kolaborasi tersebut, setiap skenario kebijakan diharapkan dapat dikaji menyeluruh agar menghasilkan perumusan yang terukur, proporsional, serta mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah dan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya, menjelaskan bahwa penyampaian simulasi ini merupakan bagian dari persiapan dini merumuskan kebijakan perpajakan daerah yang terukur.
Dalam proses kajiannya, Bapenda melibatkan akademisi, praktisi penilai publik, serta Research and Development for Societal Impact (RDSI) dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM).
“Kami memperhatikan betul perkembangan nilai pasar terkini dan menyelaraskannya dengan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berbagai skenario disimulasikan agar peninjauan NJOP memiliki dasar hukum dan data yang akurat,” jelas Denny.
Denny menambahkan, hasil simulasi ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam ketetapan akhir NJOP dan PBB-P2 Tahun 2027. Melalui pendekatan berbasis data (data-driven policy), Pemkot Denpasar optimistis dapat memperkuat pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan sekaligus menjaga keberpihakan kepada masyarakat.
