balitribune.co.id | Denpasar - Dukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah Provinsi Bali menggandeng Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) dalam memberikan kontribusi terbaik dengan menyediakan layanan angkutan bus Listrik bagi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan bagi masyarakat di Provinsi Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama Perum PPD, Pande Putu Yasa usai melakukan “flag off” uji coba bus KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) bersama Gubernur Bali, Wayan Koster, di pelataran Jayasabha rumah jabataan gubernur Bali di Denpasar, Jumat (6/11/2020).
“Dengan hadirnya bus KSPN atau bus listrik ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah meningkatkan kembali pariwisata di Provinsi Bali dan ekonomi di provinsi Bali kembali menggeliat,” sebut Dirut asal Bali ini.
Putu Yasa menyebutkan, pengadaan bus listrik ini membuktikan konsistensi Perum PPD dalam rangka mendukung implementasi Pergub Bali nomor 48/2019 dan Pergub Bali no 45/2019, juga menekan polusi udara di Bali yang disebabkan oleh penggunaan transportasi serta sebagai pilihan alternatif wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Bali dalam menggunakan moda transportasi umum untuk berpergian.
“Rencananya selama masa percobaan, moda transportasi massal itu akan melayani 5 trayek pariwisata,” tuturnya.
Lantas ia menjelaskan kelima trayek yang akan dilalui bus listrik tersebut antaranya,1: Bandara I Gusti Ngurah Rai-Central Park-Kuta-Ubung-Meng-wi Bedugul - Singaraja; 2: Bandara I Gusti Ngurah Rai-Sanur-Ubud-Kintamani-Singaraja; 3: Singaraja-Menjangan-Taman Nasional Bali Barat; 4: Bandara I Gusti Ngurah Rai-Goa Lawah-Padangbai-Manggis-Amuk-Amed ; 5: Bandara I Gusti Ngurah Ral-Sanur-Klungkung-Besakih.
“Tidak seperti bus atau angkutan umum lainnya, bus ini hanya berhenti pada titik-titik tertentu dan tidak menaik-turunkan penumpang selain di tempat yang telah disediakan,” sebutnya.
Perum PPD yang berkantor pusat di Jln. Mayjen. D.I. Panjaitan No. 1, Cawang, Jakarta Timur, nantinya akan mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintahan Provinsi Bali untuk membangun sistem pelayanan transportasi berbasis IT di bawah kordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
“Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong perekonomian Bali dengan memberikan pelayanan transportasi massal yang lebih efisien serta akses yang lebih mudah dan murah,” tuturnya.
Ketika dikonfirmasi bagaimana sistem kerjasama PPD dengan Pemprov Bali? Putu Yasa menjelaskan, terkait hal itu pihaknya mengkaji kembali nantinya, namun yang penting menurutnya bagaimana masyarakat bisa menggunakan moda transportasi ini lebih dahulu secara gratis.
“Setelah MoU ini nanti kita tinjau bagaimana pola kerjasama dengan Pemprov Bali, berapa tarifnya dan bagaimana teknisnya kita kaji lagi dalam dua bulan mendatang,” pungkasnya.
