balitribune.co.id | Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng mematangkan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat. Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, khususnya di sektor informal.
Pembahasan tiga rancangan regulasi tersebut dipimpin langsung Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, didampingi Sekretaris Daerah Gede Suyasa dan para asisten Setda Buleleng, di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin (9/11/2026). Ketiga Ranperbup yang dibahas mencakup perubahan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa Tahun Anggaran 2026. Selain itu, perubahan keempat atas ketentuan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng, dan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Ranperbup pertama merupakan usulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng. Penyusunannya menindaklanjuti penyesuaian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, terutama menyangkut rincian alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa.
Sementara itu, Ranperbup kedua diinisiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng. Regulasi tersebut mengatur penyesuaian hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD, terutama terkait besaran tunjangan perumahan dan transportasi. Adapun Ranperbup ketiga disusun Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng. Regulasi ini diarahkan untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagai bagian dari pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bupati Sutjidra mengatakan, setiap rancangan produk hukum daerah harus disusun secara teliti dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Substansi regulasi juga harus sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan mampu memberikan kepastian hukum. “Setiap rancangan peraturan yang kita susun harus memiliki kualitas regulasi yang baik, dapat diimplementasikan, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sutjidra.
Ia meminta seluruh perangkat daerah pemrakarsa bersikap terbuka terhadap arahan dan masukan selama proses penyempurnaan. Langkah tersebut diperlukan agar materi dalam setiap rancangan benar-benar matang sebelum memasuki tahapan harmonisasi, fasilitasi, evaluasi, hingga penetapan. “Kami berharap ketiga Ranperbup dapat disempurnakan sesuai ketentuan dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas, adaptif, serta mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan public,” tandasnya.
