Pemprov Bali Komit Bangun Keseimbangan Antar Sektor dan Antar Wilayah

BALI TRIBUNE - Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen membangun keseimbangan baik keseimbangan antar sektor maupun keseimbangan antar wilayah di Bali. Penegasan tersebut disampaikan  Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali I Wayan Whiastana Ika Putra dalam sambutannya saat membuka Forum Group Discussion (FGD) dengan tema memperkuat sektor ekonomi, industri dan investasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan, di Ruang Cempaka, Kantor Bappeda Litbang Pemprov Bali, Selasa (25/9).

 

Lebih jauh dalam sambutannya, Ika Putra menyampaikan bahwasannya diangkatnya topik dalam  FGD kali ini tidak terlepas dari implementasi dari visi Nangun Sat Kethi Loka Bali, dimana visi tersebut diangkat dengan bertolak  dari berbagai isu strategis pembangunan daerah Bali, dimana isu yang paling mendasar adalah ketimpangan pembangunan baik antar wilayah maupun ketimpangan antar sektor. Ditambahkannya, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, bahwasannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  tahun 2017,68% bersumber dari sektor tersier  yaitu pariwisata, dan sisanya  sekitar 32% itu bersumber dari sektor sekunder diluar pariiwsata. Sehingga ketimpangan antar sektor masih cukup tinggi. Tidak hanya itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah juga masih  terjadi dimana Bali bagian selatan tumbuh dan berkembang  dengan pesat namun disisi lain  Bali  bagian Timur dan Bali bagian Utara dapat dikatakan masih tertinggal. “Ketimpangan di berbagi sektor  inilah yang menjadi pusat perhatian kita,  pariwisata harus didorong tetapi jangan  dibiarkan timpang terus menerus, sektor lainnya  harus turut mengejar sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang seimbang,  pertumbuhan antar sektor yang seimbang dan  pertumbuhan antar wilayah yang seimbang juga, “ imbuhnya.

 

Ditambahkan Ika Putra dengan bertolak dari permasalahan ketimpangan tersebut, kedepannya Pemprov Bali berkomitmen untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk meminimalisir ketimpangan yang ada. Salah satunya ditempuh dengan melakukan kajian-kajian  dan   masukan dari  para ahli yang berkompeten sehingga nantinya akan didapatkan rumusan yang aplikatif  dan perspektif sehingga dapat memberikan solusi nyata dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeseimbangan dan berkeadilan.

 

FGD yang diikuti oleh Kepala OPD serta para pejabat di lingkungan Pemprov Bali ini dihadirkan sejumlah nara sumber diantaranya Dr.Ir. Himawan Hariyoga selaku  Perencana Madya dari Bapenas RI,  Prof. I Wayan Windia  seorang akademisi, ahli pertanian  dari Universitas Udayana  serta Prof. Dr I Wayan Ramantha, seorang akademisi,  ahli ekonomi  dari Universitas Udayana.