Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pendistribusian Alkes Harus Sesuai Standar

foto bersama -Kadiskes provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya, MPPM berfoto bersama dengan para peserta workshop seusai pembukaan kemarin.

BALI TRIBUNE - Saat ini, peredaran alat kesehatan (Alkes) dan perbekalan kesehatan rumah tangga di Indonesia semakin banyak jumlah dan jenisnya. Dengan meningkatnya kebutuhan akan Alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diikuti dengan meningkatnya peredaran di masyarakat, maka salah satu bentuk peran pemerintah guna menjamin keamanan mutu dan manfaat Alkes yang beredar, yakni melalui pengawasan. "Pengawasan yang dilakukan meliputi terhadap sarana produksi, distribusi dan penyaluran alat kesehatan serta pengawasan terhadap produk," ungkap Kepala Dinas Kesehatan provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM ketika membuka acara Workshop dan Pelatihan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) di Denpasar, Selasa (25/9) kemarin. Menurut Suarjaya, sarana distribusi dan penyalur alat kesehatan wajib memiliki izin penyalur alat kesehatan dengan menerapkan cara distribusi alat kesehatan yang baik yang merupakan adopsi dari good distribution practices (GDP). Cara distribusi alat kesehatan yang baik merupakan pedoman yang digunakan untuk dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu yang betujuan untuk menjamin mutu agar produk alat kesehatan yang didistribusikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya. "Dengan melihat banyaknya jumlah sarana distribusi alat kesehatan di provinsi Bali, maka perlu dilakukan peningkatan pemahaman petugas yang ada di sarana distribusi alat kesehatan mengenai cara distribusi alat kesehatan yang baik harus sesuai standar," ujarnya. Sayangnya, peningkatan kebutuhan terhadap alat kesehatan belum diikuti dengan perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri yang memadai. Sebesar 90 persen alat kesehatan yang beredar adalah produk impor. Dan Indonesia merupakan pasar yang menarik untuk masuknya produk impor. "Maka dari itu, guna mengahadapi tantangan ini diharapkan industri alat kesehatan dalam negeri mampu berinovasi dan juga meningkatkan kualitas SDM yang mereka miliki. Sehingga produk dalam negeri tidak semakin terisisih oleh produk - produk alat kesehatan dari luar negeri," imbuhnya. Sementara Ketua Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) provinsi Bali, I Wayan Asyawan didampingi panitia Andris mengatakan, workshop selama tiga hari ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para usaha pendistribusian alat kesehatan. Sebanyak 30 perusahaan yang tersebar di wilayah Bali dan Lombok mengikuti workshop ini. "Pelatihan untuk mencapai ujian perusahaan layak mendistribusikan alkes sesuai standar. Penting diadakan workshop ini supaya seusai standar," ujarnya. ray

wartawan
Redaksi
Category

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.