Bali Tribune, Bangli - Nuansa politis kental terasa dalam pengalokasian Pengalokasian dana Pajak Hotel Restouran (PHR) tahun 2019 dari Kabupaten Badung ke Kabupaten Bangli. Tudingan tersebut tidak terlepas dari mekanisme pengalokasian kue tersebut, pasalnya PHR tersebut sebagian besar disalurkan oleh kader salah satu partai politik. Dana PHR yang tujuan untuk mendukung peningkatan fasilitas pariwisata di Bangli menjadi alat untuk mendulang suara. Belakangan beredar informasi karena rancunya pola pembangian kue PHR, sampai-sampai ada kader parpol dimaksud tidak kecipratan. Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana saat dikonfirmasi tidak menampik kalau pengalokasian dana PHR hanya melalui satu partai. Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan kalau dulu nafas dana PHR adalah murni usulan dari pemerintah kabupaten untuk pengembangan pariwisata. Lanjut I Nengah Darsana, sebelumnya pola pembagian PHR difasilitasi Pemprov, namun menjelang masa jabatan Gubernur Bali Made Mangku Pastika berakhir, pola pendistribusian PHR berubah. Dimana Kabuapten Badung langsung mendistribusikan ke enam kabupaten. Untuk tahun 2018 Bangli mendapat dana PHR sebesar Rp 80 miliar, dimana 50 Miliar untuk pengembangan wisata dan Rp 30 miliar dibagi-bagi langsung ke masyarakat. “Kesannya dipaksakan PHR dimasukan dalam APBD Perubahan 2018. Celakanya banyak usulan yang sudah masuk list tidak terakver dan justru usulan- ulusan baru yang terakomodir,” ungkapnya Minggu (24/2). Selain itu kata Darsana, karena terakomodir dalam APBD perubahan banyak kegiatan ynag sebelumnya masuk usulan justru tidak diambil oleh masyarakat dengan alasan pertimbangan waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan. “Dengan nilai miliaran, kelompok masyarakat tidak berani mengambil, mereka takut tidak mampu menuntaskan pekerjaan tepat waktu,” sebutnya. Sementara itu untuk tahun 2019, pihaknya mendapat informasi bahwa dana PHR untuk Bangli sebesar Rp 20 Miliar. “Kami kurang sepersis tahu nilainya, awalnya Rp 31 Miliar kemudian dipangkas Rp 20 Miliar,” ucapnya. Pihaknya masih melihat pola-pola seperti tahun 2018, dimana salah satu parpol saja yang menguasai. “Hanya satu parpol saja, lainya tidak ada. Kami melihat justru diternal parpol tersebut ada ketegangan mengingat ada yang tidak kebagian,” kata Nengah Darsana sembari menyebut parpol lain sebagai penonton saja. Disisi lain, pihaknya mendukung dan senang jika ada support dana untuk Bangli, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten lainya, melihat pula kondisi keuangan Bangli yang terbatas. Namun kurang elok nama kala ada muatan politik. “Melihat kondisi saat ini di Bangli, nuasa politis kentara sekali, ini yang menjadi kurang enak. Anggaran/dana dari PHR kesan like dislike, karena tidak ada pemerataan dengan asas keadilan,” terangnya. Pihaknya menambahkan, untuk dana PHR setuju tidak masuk APBD, ketika timbul permasalahan yang menerima imbas pemerintah Bangli, disatu sisi dana tersebut dinikamti segelintir elit politik. “Seperti kita ketahui dana bisa langsung ke kelompok masyarakat tanpa melalui APBD,” tutupnya.
