Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penjaminan Produk UMKM Dinilai Mampu Pacu Ekspor Bali

ekspor
I Ketut Indra Satya Dharma

Denpasar, Bali Tribune

Untuk mendorong laju usaha importir ataupun eksportir Bali, diperlukan perusahaan daerah yang mampu “memback up” kegiatan tersebut. Menurut Direktur PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Indra Satya Dharma, saat ini tengah disiapkan surat dari Menteri Keuangan terkait ekspor langsung yang bisa dilakukan oleh UMKM.

“Nah sementara ini kan yang terjadi UMKM berproduksi, namun ketika akan melakukan ekspor mesti melalui perusahaan besar yang memiliki ijin ekspor, kedepannya hal itu tak akan terjadi, karena UMKM akan bisa lakukan ekspor sendiri,” ujarnya di Denpasar, Minggu (10/7). Menurutnya, langkah pemerintah sangat baik dalam mendorong kinerja peningkatan ekspor Bali.

“Semakin banyak UMKM memiliki ijin, otomatis serapannya akan semakin tinggi, itu tujuan dari dilakukanya kebijakan ini,” tuturnya. Apabila para pelaku UMKM dapat dirangsang oleh kebijakan ini, maka database yang sebelumnya terkonsentrasi di Surabaya lambat laun akan pindah ke Bali.

“Selama ini kan berdasarkan database yang ada, ekspor kita masih terkonsentrasi melalui Surabaya, nah dengan keluarnya kebijakan ini bagaimana nantinya ekspor bisa langsung dari Bali,” ucapnya lagi. Meski demikian, kata dia, Bali memerlukan memerlukan pelabuhan ekspor.

“Sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pelaku usaha, Bali sudah waktunya memiliki pelabuhan ekspor sendiri, entah itu di Benoa, Celukanbawang, atau dimana yang dianggap layak, sebagai pelabuhan ekspor,” ungkap Indra.

Menurut dia, ekspor Bali tidak lagi terkonsentrasi di Surabaya, namun sudah beralih ke pelabuhan Banyuwangi. “Banyuwangi pelabuhannya sudah sangat berkembang, apakah kita harus tertinggal dengan Banyuwangi yang notabene barang barang ekspornya berasal dari Bali,” ucap Indra bertanya.

Ia menyayangkan bila kebijakan custom bond yang bertujuan untuk penjaminan barang barang ekspor impor Bali hanya dinikmati daerah lain. “Nanti ketika suatu usaha telah mendapatkan penunjukan langsung ekspor, UMKM itu telah dianggap mampu, namun demikian penunjukan itu yang melakukan dari daerah melalui perda atau dari pusat ini yang mesti dipertegas lagi,” katanya.

Indra kembali mempertegas Bali harus memiliki pelabuhan khusus agar hal yang telah diupayakan menjadi sia sia. “Potensi UMKM Bali sangat luar biasa, ini yang mesti dicermati oleh para stakeholder, jangan lagi kita bergantung pada daerah lain, dan kesempatan meraup peluang yang adapun cukup besar,” tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.