Balitribune.co.id | Bangli - Rapat kerja antara badan anggaran DPRD Bangli dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan agenda penggunaan anggran Belanja Tidak Terduga (BTT) berlangsung memanas, Senin (16/11). Dewan meminta agar rencana kegiatan dari anggran BTT seteril dari kepentingan politik (Pilkada).
Rapat yang dimpimpin Ketua DPRD Bangli I Wayan Suastika tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, I Ketut Riang, Direktur RSUD Bangli I Nyoman Arsana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum I Wayan Suastika, Kepala Dinas Kesehatan dr Nengah Nadi, Kalak BPBD I Ketut Gede Wiradana, Kepala Bapeda Putu Ganda Wijaya.
Anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa memaparkan terkait pengalokasian anggran BTT untuk penanganan Covid-19. Menurut politisi dari Partai Demokrat ini mengacu Permendagri 39 tahun 2020 sudah jelas diatur alokai anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, peanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup dan penyediaan jarring pengaman social (social aety net). Di tengah hajatan politik (Pilkada) justru beredar isu santer rencana kegiatan fisik yang nota bene menyimpang dari asas pemanfaaatn anggran BTT yang telah ditentukan pusat. “Di medsos beredar akan di kerjakan jaringan untuk pengadaan air bersih dan kegiataan peningkatan jalan di beberapa titik, padahal kalau dilihat dari aturan jelas sudah menyimpang, kami melihat kegiatan lebih untuk kepentingan politik untuk Pilkada.” tegasnya diamini Ketua DPRD Bangli I Wayan Suastika.
Bahkan yang lebih mengagetkan lagi untuk kegiatan peningkatan jalan dilakukan lewat penunjukan langsung (PL). Ini sudah jelas-jelas ada bau amis dibalik rencana dari kegiatan tersebut. Ia mengatakan pihaknya sejatinya sangat setuju dirancang kegiatan, apalagi untuk kepentingan masyarakat, asalkan tidak melabrak aturan. ”Untuk pengadaan air bersih di tahun 2021, kami di dewan siap mengalokasikan anggran 3 Miliar,” sebutnya.
Sementara angota dewan I Wayan Kariasa mengatakan jika melihat waktu yang tersisa untuk kegiataan pengadaan air bersih di jamin tidak bisa berjalan. ”Kegiatan tidak mungkin bisa berjalan,jangan masyarakat dibodoh- bodohi,” sebutnya.
Kepala Dinas Pekerjaan UmumPenataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman I Wayan Suastika mengatakan untuk pemanfaatan BTT baru dalam tahap rencana. Pihaknya bekerja sesuai dengan data dan aturan. Untuk kegiatan peningkatan jalan termasuk kegiatan untuk pemulihan ekonomi, begitu pula untuk pengadaan air bersih yakni air merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan sangat dibutuhkan. ”Kami hanya memfasilitasi usulan masyarakat dan membuat telaah dan rancangan belum kami kirim ke BKPAD,” sebutnya.
Terungkap pula soal insentif bagi tenaga medis di rumah sakit, puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Untuk pemberian insentif dengan memanfaatkan anggaran BTT diperlukan Perda sebagai dasar hukum. Namun sampai saat ini belum ada. Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika meminta eksekutif untuk mengajukan rancangan.
wartawan
Agung Samudra
Category
