balitribune.co.id | Denpasar - Persudaraan Advokat Indo Nusantara (Peradi Nusantara) hadir di Bali. Organisasi baru bagi profesi advokat di Indonesia itu diproklamirkan pada Februari 2023 lalu dengan kantor pusat  APL T3 Jln Parman Kav 28 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Peradi Nusantara, Ronald Samuel Wuisan, SH, SE, MM didampingi Sekjen Irene Andriani, SH pada sosialisasi kehadiranya di Pulau Dewata di Monumen Bajra Sandi Renon,  Denpasar akhir pekan kemarin mengatakan, dalam waktu dekat akan terbentuk DPD dan DPW di Bali termasuk susunan pengurus dan kantor sekretariatnya. Ada 15 orang pengacara muda hadir dalam sosialisasi itu mengatakan siap untuk bergabung menjalankan misi visi  Peradi Nusantara di Bali. Sehingga bagi generasi muda di Bali setelah meraih gelar serjana Hukum S1 ingin terjun menjadi pengacara, Peradi Nusantara siap menggembleng menjadi advokat yang handal dan integritas.

"Selain itu, calon advokat baru bisa memeroleh KTA  tentu memenuhi persyaratan baku  sesuai UU kode etik Advokat  yang berlaku," ungkapnya.

Dikatakan Ronald, kehadiran Peradi Nusantara bukan berasal dari barisan sakit hati dari organisasi advokat lainnya. Peradi Nusantara hadir murni dari generasi muda yang ingin memberikan warna baru bagi pelayan jasa  bagi masyarakat pencari  keadilan. "Setelah dinyatakan lulus ujian  PKPA dan magang selama dua tahun  sertifikat penyumpahan dari Pengadilan Tinggi (PT) setempat  baru bisa mengantongi  KTA  untuk praktek beracara di lapangan,” katanya.

Untuk Bali, setelah road show dua hari sosalisasi dengan mengambil tempat di monument Bjra Sandi Denpasar dan mendapat apresiasi cukup  baik dari calon pengacara muda yang menyatakan ingin bergabung.Terpilih sebagai Ketua DPD  Peradi Nusantara Bali Gede Suparta, SH dan Ketua DPW Denpasar, James Rikardus, SH dibantu Joa Moath, SH dkk. Dalam waktu dekat kepengurusanya akan dilantik pimpinan DPP Pusat. Saat ini jumlah anggota yang telah mengantongi KTA Peradi Nusantara baru 150 orang  siap melayani jasa pengacara bagi masyarakat yang membutuhkan. "Bagi anggota pemegang KTA, wajib mentaati peraturan sesuai Kode Etik Advokat serta Undang –Uandang yang berlaku," inbuh Roland.

Ketua DPP  minta seluruh anggota bekerja secara prefosional  provit maupun prodeo bagi masyakarat yang tidak mampu wajib dilayani dengan penuh hati.  "Bila ada anggota bekerja tidak prefosinal dan ada  masyarakat dirugikan  tidak segan-segan kami akan mengambil tindakan tegas penacabutan KTA," ujar Irene.