Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peralatan Panjat Tebing Mendesak Diadakan

FPTI
Putu Yudi Atmika

BALI TRIBUNE - Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia (Pengprov FPTI) Bali mesti putar otak untuk memenuhi pengadaan peralatan panjat tebing. Sebab, hasil rapat kerja anggota FPTI Bali belum lama ini, mengamanatkan kepada pengurus untuk memprioritaskan masalah peralatan tersebut.

 “Ya namanya program kerja, maka perencanaan harus disiapkan secara matang oleh bidang-bidang yang ada di struktur kepengurusan FPTI Bali. Tak terkecuali soal peralatan,” kata Ketua Umum Pengprov FPTI Bali, Putu Yudi Atmika di Denpasar, Rabu (24/1).

Pria yang juga Wakil Sekretaris Umum I KONI Bali itu menjelaskan, jika terkait peralatan secara teknis tidak mungkin bisa sepenuhnya diberikan bantuan oleh pemerintah. Dengan demikian perlu dicarikan terobosan-terobosan.

“Ya kalau peralatan jika ada bantuan dari pemerintah melalui KONI Bali nantinya, pengadaannya dilakukan terhadap alat yang memang sangat diperlukan dan mendesak sekali. Jadi prioritas itu dulu,” tandas Yudi Atmika.

Pihaknya juga menyinggung soal pengadaan lintasan panjat tebing yang tidak dimiliki FPTI Bali. Pasalnya lintasan yang dimiliki FPTI Bali di kawasan stadion Ngurah Rai sudah rusak total dan tidak laik untuk digunakan latihan.

“Kalau soal banyaknya lintasan panjat tebing di Bali memang benar, karena setiap Porprov Bali yang digelar di daerah di Bali selalu dibangun lintasan panjat tebing. Namun itu milik kabupaten dan kota sementara FPTI Bali tidak punya,” tambahnya.

Hal itu dipaparkannya karena di KONI Bali ada program Primada Bali dan atlet panjat tebing juga menghuni program tersebut. Apalagi FPTI Bali merupakan sentral pembinaan bagi atlet Bali.

“Inilah yang harus kami pikirkan, rencanakan dan berupaya mencari langkah bisa terealisasi. Terlepas dari itu semua, program kerja lainnya juga membahas soal rencana kejuaraan lokal maupun nasional yang nantinya digelar di Bali,” pungkas Yudiatmika.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Literasi dan Inklusi Keuangan Bali Tembus Tiga Besar Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Simpan Narkotika Nyaris 1,8 Kg, Pria Asal Medan Ditangkap di Jimbaran

balitribune.co.id | Denpasar - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali kembali mengungkap kasus peredaran gelap narkotika. Seorang pria asal Medan berinisial YPS (25) diringkus bersama barang bukti hampir 1,8 kilogram narkotika jenis ganja dan sabu di sebuah rumah kos di Banjar Mekarsari Simpangan, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Senin (3/8/2026) pukul 00.40 Wita.

Baca Selengkapnya icon click

KUA-PPAS RAPBD 2027 Bangli Resmi Disepakati, DPRD Harap Arah Anggaran Berpihak ke Rakyat

balitribune.co.id | Bangli – DPRD Kabupaten Bangli bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli, Selasa (11/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.