Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perbakin Bali Butuh Lapangan Tembak

menembak
Matno

BALI TRIBUNE - Pasca-pelantikan Ketua Umum Pengprov Perbakin Bali, Brigjen Pol I Gede Alit Widana  dan jajaran pengurus di bawahnya, para pengurus bergerak cepat dengan bakal mengajukan permohonan pembangunan lapangan menembak ke Pemprov Bali. “Perbakin Bali selama ini belum memiliki lapangan menembak yang representatif. Kalau lapangan tembak di Tohpati itu kan bukan punya Perbakin Bali, melainkan punya Polda Bali. Itulah rencananya kami secepatnya mengajukan permohonan lapangan menembak itu ke Pemprov Bali,” ujar Wakil Ketua Bidang Tembak Reaksi Perbakin Bali, Matno, Senin (29/1) di Denpasar. Dipaparkan pria yang juga Ketua Binpres Pengkab Perbakin Badung itu, kebutuhan sarana dan prasarana menembak itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi Perbakin Bali di event nasional maupun internasional. “Kalau saya kalkulasi sementara, untuk lapangan menembak tersebut dibutuhkan luas sekitar 3 hektare. Lapangan menembak itu setidaknya akan terbagi untuk kategori target dan sasaran dalam bentuk lapangan tertutup mulai jarak 10, 25 dan 50 meter. Nanti itu digunakan untuk petembak putra dan putri mulai dari penembak youth, junior dan senior,” tambah Matno. Selain itu juga untuk kategori bidang tembak reaksi yang membutuhkan lapangan terbuka hingga 23 stage, mulai jarak 25 – 50 meter. Nomor ini sudah mulai dipertandingkan menjadi nomor prestasi pada PON XX/2020 di Papua mendatang. Satu lagi, untuk kategori berburu yang membutuhkan lapangan terbuka dengan lebar 50 meter dan panjang hingga 300 meter, dan juga mulai dipertandingkan menjadi nomor prestasi di PON Papua. “Jika Perbakin Bali memiliki lapangan menembak yang memenuhi standar nasional bahkan internasional, maka Perbakin Bali bisa menggelar kejuaraan menembak level regional, nasional bahkan internasional. Dengan demikian Bali memiliki petembak yang kian berprestasi dan mampu mengharumkan Bali di level nasional maupun internasional,” pungkas Matno.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Pemkab Badung Siapkan Kuliah Gratis 8 Semester untuk Keluarga Kurang Mampu

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa kuliah hingga delapan semester bagi anak dari keluarga kurang mampu dan keluarga petani.

Program tersebut menjadi salah satu perhatian Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal di tengah perkembangan ekonomi dan investasi di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Badung Beberkan Rencana Pembangunan Jembatan Gianyar–Bongkasa, Dorong Akses Wisata dan Ekonomi Warga

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung tengah mengupayakan pembangunan infrastruktur jembatan yang diharapkan dapat membuka konektivitas dari wilayah Gianyar menuju Bongkasa, Kecamatan Abiansemal.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

RAPBD Bangli 2027 Rp1,32 Triliun, DPRD Soroti Jalan Rusak Hingga Beban Utang PEN

balitribune.co.id | Bangli – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangli yang digelar secara maraton pada Jumat (25/9/2026) mengungkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bangli Tahun Anggaran 2027 senilai Rp1,32 triliun. Angka yang disodorkan pihak eksekutif tersebut langsung mendapat hujan sorotan dari fraksi-fraksi di dewan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Beautiverse 2026 Perkenalkan Aplikasi Perluas Industri Kecantikan, Kebugaran dan Keberlanjutan

balitribune.co.id | Denpasar - Beautiverse membawa tiga fokus utama, yaitu Beauty (kecantikan), Wellness (kebugaran), dan Sustainability (keberlanjutan). Ketiganya menjadi dasar dalam membangun platform yang mempertemukan berbagai pihak dan membuka lebih banyak ruang untuk berbagi, bertukar insight, dan berkolaborasi.

Baca Selengkapnya icon click

Koster Sebut Penerapan Nomor Tunggal Kedaruratan 112 di Provinsi Bali Sangat Penting sebagai Destinasi Wisata

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah pusat dan daerah melakukan sinergitas penguatan dan percepatan penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 di daerah antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Dalam penguatan layanan 112, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan antara Komdigi dan Kemendagri serta penandatanganan Berita Acara Komitmen Bers

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.