Diposting : 21 June 2019 23:36
Arief Wibisono - Bali Tribune
Bali Tribune | Denpasar - Dengan adanya pertemuan antar asosiasi pemasok daging ayam di Bali antara Persatuan Rumah Potong Unggas (Perpu) Bali dengan Pinsar Boiler Bali (PBB) yang berlangsung di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Bali, Rabu (19/6) kemarin, diharapkan tidak ada lagi saling tuding siapa yang bertanggung jawab atas fluktuasi harga pun kelangkaan ketersediaan daging ayam di Bali. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Peternakan Bali, I Wayan Mardiana di Denpasar, Kamis (20/6). Dalam pertemuan tersebut asosiasi bersepakat untuk bersama-sama melaksanakan tata kelola yang selama ini dianggap karut marut dalam sebuah kesepakatan bersama. "Jadi seperti Asosiasi Perkumpulan Rumah Potong Unggas (Perpu) Bali minta diberikan kesempatan dalam kurun waktu dua minggu untuk menghabiskan sisa stok yang ada dan tidak akan lagi mendatangkan ayam dari luar Bali," katanya.
Dalam pertemuan tersebut dikatakan Mardiana, secara berkala asosiasi akan melakukan pertemuan, tujuannya untuk mengevaluasi kondisi yang ada. "Artinya mereka juga akan menyikapi persoalan harga antara peternak dengan pemotong, pemotong dengan suplier, juga terkait pasokan yang akan selalu ditinjau," ucapnya.
Apa yang disampaikan Kadis bukan tanpa sebab, pasalnya persoalan pasokan dan harga daging ayam di Bali selalu jadi polemik. Akibatnya, saling tuding siapa yang bertanggung jawab pun terjadi, baik itu antara asosiasi dengan asosiasi, asosiasi dengan instansi bahkan antar instansi yang berujung dirugikannya konsumen.
Dari data yang disodorkan Dinas peternakan Bali untuk kebutuhan dan ketersediaan pangan di Provinsi Bali menunjukkan, kebutuhan daging ayam per bulan per rata-rata mencapai total 6.720.000kg sedangkan ayam hidup rata-rata 200 ribu ekor. Diakui kadis, belakangan ini memang daging ayam membanjiri pasaran akibat over produksi dari perusahaan-perusahaan besar di Jawa dan juga kenapa banyak pemasok yang mengambil dari jawa, karena harganya lebih murah dari Bali. Akibatnya Bali banjir daging ayam tapi harga tetap tinggi. "Perlu kedepannya kita punya lembaga independen yang khusus menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) di Bali agar kita bisa tentukan harga sebenarnya harus berapa," sebut Mardiana serius menyikapi harga yang kerap fluktuatif. Seperti diketahui Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Dinas perdagangan Rp34.500 per kilo, faktanya di tingkat konsumen harga bisa melambung hingga 40 ribu per kilo bahkan lebih.
Limpahan daging dari jawa yang over produksi Ketua Pinsar Boiler Bali (PBB) I Ketut Yahya Kurniadi,S.Kh yang dihubungi melalui selulernya mengatakan, serbuan ayam dari Jawa akibatkan pihaknya kewalahan membendung masuknya daging dari Jawa. Ia mengaku harga di Bali saat ini tertekan, jadi ada dua harga kisaran 13.500 per kilo untuk 2kg ke atas, ini jauh dari HPP. Sementara ayam kecil dengan berat 1,3kg atau 1,4kg dipatok 17.500.
Disebutkan harga terus mengalami tekanan akibat serangan ayam dari Jawa, apalagi kondisi ini diperparah dengan adanya pemasok yang tidak memiliki persyaratan seperti yang disyaratkan Dinas Peternakan. Contohnya, seperti sidak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan beberapa waktu lalu di Gilimanuk dengan menggandeng Kepolisian, Dishub, Satpol PP, Pinsar Bali selaku perwakilan asosiasi juga Karantina menemukan pemasok yang tidak memiliki persyaratan pemasukan daging ke Bali.
Lantas pada kesempatan ini Yahya menepis anggapan pihaknya bersikap arogan pada sidak saat itu. "Kami ini asosiasi yang diminta mendampingi dinas dalam sidak tersebut, tidak ada arogansi. Justru kami menerima sikap arogansi dari oknum salah satu instansi yang bertugas disana dengan membentak-bentak, bahkan hampir "menonjok" anggota kami dan kami juga tidakmpernah memata-matai kegiatan mereka," ungkapnya sembari menjelaskan pihaknya tidak punya kapasitas untuk melakukan sidak, tapi jika diminta mendampingi, Pinsar menyatakan kesiapannya.
Mengantisipasi kedepannya agar lebih terkontrol, pihaknya mengusulkan ke stakeholder untuk membuat semacam check poin di Gilimanuk untuk mengawasi pemasukan barang dari Jawa, bukan hanya daging ayam tapi produk sayur mayur juga. "Solusi kami di Bali kedepannya akan membentuk tim pemantau, monitoring untuk melakukan sidak rutin di Gilamanuk. Temen-temen di Perpu juga sepakat tidak memasukkan ayam dari Jawa tapi memotong ayam di Bali. Untuk yang belum bergabung diasosiasi akan kita ajak bersama. Tujuan dari semua ini yaitu, kalau ingin menjaga Bali, kita harus mengambil sikap meskipun tawaran lebih murah datang dari luar Bali," tutupnya.
