balitribune.co.id | Saya mengikuti dengan cermat, diskusi sekitar jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di awal tahun. Khususnya pandangan dan kritik yang diberikan oleh mantan tim KNKT. Bahwa banyak sekali rekomendasi dari KNKT yang tidak bisa dijalankan oleh Kemhub, berkait dengan keselamatan penerbangan. Tentu saja rekomendasi itu diberikan, dengan berkaca dari musibah-musibah sebelumnya.
Saya kira, banyak alasan, kenapa Kemhub tidak bisa menjalankan semua rekomendasi KNKT tsb. Salah satunya, karena Kemhub mungkin perlu memikirkan banyak hal yang holistik, demi pembangunan Indonesia. Pembangunan yang dimaksudkan adalah, agar tetap terjadi pertumbuhan ekonomi, sebagaimana banyak diidam-idamkan oleh masyarakat umum.
Justru di sinilah dilemanya. Karena pengaruh globalisasi yang multi-dimensi, maka masyarakat yang hidup saat ini, banyak sekali memiliki harapan-harapan. Mungkin tidak perduli dengan alasan apapun. Pokoknya kemakmuran harus terus berlanjut dan bertambah. Hal itu hanya dapat dicapai dengan pertumbuhan dan pertumbuhan (ekonomi).
Maka, atas nama pertumbuhan ekonomi, berbagai hal yang berkait dengan keselamatan penumpang, dan juga kesehatan masyarakat, harus di kesampingkan dahulu. Pertumbuhan ekonomi bagi bisnismen, adalah berarti harus meningkatkan keuntungan (profit) dan efesiensi. Tidak perduli dengan kemanfaatan (benefit), dan efektivitas.
Salah satu kritik dari para pengamat yang saya tangkap adalah, dibiarkannya persaingan harga (perang tarif) yang sangat keras dalam bisnis penerbangan udara. Perang tarif terjadi, karena pemerintah membiarkan tumbuh berbagai perusahan penerbangan, yang mungkin tidak berkualitas. Di mana mereka melakukan efesiensi yang berlebihan, demi untuk profit. Tujuannya, tentu saja adalah untuk memenangkan perang tarif.
Wacana seperti ini, selalu muncul dalam setiap kali ada musibah di udara. Tetapi pemerintah tetap saja tidak bisa bertindak dengan ketat. Mungkin dengan alasan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dll. Tetapi haruslah hal itu dicapai dengan mengesampingkan keselamatan penerbangan?
Inilah resikonya, kalau keberhasilan pembangunan ekonomi tetap masih diukur dengan adanya persepsi pertumbuhan, tingginya income per capita, tingginya PAD, dan berbagai indikator lain yang sifatnya fisik-ekonomi. Padahal ukuran pembangunan tidak hanya sekedar fisik-ekonomik. Tetapi juga harus diukur dari aspek sosial.
Profesor Mulyadi (UB, Malang) selalu mengatakan bahwa pembangunan itu analog dengan seseorang yang baru bangun dari tidurnya. Kalau seseorang bangun dari tidurnya, maka yang bangun itu tidak saja fisiknya, tetapi juga kesadaran sosialnya. Jadi, dalam proses pembangunan harus diseimbangkan antara pembangunan fisik-ekonomik dan pembangnunan sosial. Jangan ngotot hanya ingin adanya pertumbuhan fisik semata.
Itulah sebabnya, saat ini sudah mulai banyak ada wacana tentang ukuran pembangunan, yang seharusnya diukur dari indeks kebahagiaan. Bukan sekedar dari ukuran IPM, apalagi diukur dengan ukuran indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Mereka yang pernah berwisata ke Bhutan, selalu bercerita tentang ukuran Indeks Kebahagiaan untuk mengukur keberhasilan pembangunan.
Mungkin cerita dari Bhutan itu, tidak menarik bagi kalangan generasi saat ini, dan bagi ekonom penganut paham Adam Smith. Tetapi membiarkan generasi Indonesia, nyaman hidup dalam zone nyaman (somya), akan sangat membahayakan. Khususnya lagi, kalau pada saat tertentu, muncul krisis. Kita harus mendidik generasi Indonesia, untuk biasa juga dalam hidup prihatin (sunya). Lalu hidup bergotong-royong, selalu menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, dan bangsa.
Hal itu kiranya dapat dilakukan dengan melaksanakan pembangunan, dan pertumbuhan setahap-demi setahap, berazaskan pemerataan. Prof.Mubyarto (UGM) selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh anti pertumbuhan. Tetapi tercapainya pertumbuhan itu, seharusnya melalui proses pemerataan dan keadilan sosial.
Tetapi secara teoritis, akan sangat sulit menurunkan kenikmatan penduduk, yang sedang berada dalam zone nyaman. Kalau ada peningkatan pendapatan, maka konsumsi bisa naik secara vertikal. Tetapi kalau ada penurunan pendapatan, maka konsumsi tidak akan bisa turun secara vertikal. Tetapi turunnya secara diagonal. Hal inilah yang bisa menimbulkan friksi atau konflik di saat-saat krisis.
Misalnya, dalam skala rumah tangga, krisis saat ini sudah mulai menimbulkan banyak perceraian. Hal itu disebabkan karena pasangan tsb, hanya membayangkan harapan-harapan, membayangkan kenikmatan dalam zone nyaman (somya), tetapi tidak siap untuk hidup prihatin (sunya). Kiranya, bisa saja kasus kecil itu berkembang dalam skala yang lebih besar. Kalau masyarakat Indonesia tidak dididik melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pemerataan dan keadilan sosial.
Kasus serangan korona, juga mengindikasikan hal yang senada dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah (dan juga masyarakat) tetap saja ingin adanya pertumbuhan ekonomi dalam serangan korona ini. Bahkan dengan tidak memperhatikan sisi kesehatan masyarakat secara umum. Indikasinya adalah serangan korona yang selalu menanjak tajam, kalau ada hari libur panjang.
Dalam kasus ini, pemerintah nyaris ragu untuk bertindak tegas. Buktinya, sudah diumumkan ke publik bahwa di Jawa-Bali akan ada PSBB. Tetapi tiba-tiba saja berubah menjadi PPKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tampaknya tidak tahan terhadap serangan kaum kapitalis, yang profitnya akan berkurang.
Sementara itu, masyarakat Indonesia juga sudah salah-kaprah. Ingin enaknya sendiri saja. Sudah jelas ada wabah hebat, rumah sakit hampir penuh, tetapi mereka tetap saja masih ingin berleha-leha. Apakah kenikmatan hidup untuk menikmati dunia, tidak bisa dikekang dan ditunda, hingga vaksinasi korona sudah tuntas?
