Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peserta Rapat Paripurna DPRD Bali Jalani Rapid Test

Bali Tribune / RAPID TEST - Peserta Rapat Paripurna DPRD Bali saat menjalani rapid test.
balitribune.co.id | Denpasar - Rapid test kembali dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (14/5/2020). Rapid test kali ini menyasar peserta Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali yang mengagendakan Penyampaian Keputusan DPRD Bali Tentang Rekomendasi LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019 serta laporan dan sikap DPRD Bali terhadap empat buah Ranperda.
 
Menurut Sekretaris DPRD Provinsi Bali I Gede Suralaga, peserta rapat paripurna yang dilakukan rapid test adalah pimpinan dan anggota DPRD ProvinsiBali serta kelompok ahli DPRD Provinsi Bali. Mengingat rapat paripurna kembali dilaksanakan secara virtual, tidak semua anggota dewan hadir dan menjalani tes.
 
“Semua peserta yang menghadiri rapat paripurna di-rapid test,” jelas Suralaga, saat dikonfirmasi terkait tes yang dilakukan atas perintah Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, ini. “Pak Ketua memerintahkan saya untuk koordinasi dengan Diskes (Dinas Kesehatan Provinsi, red) agar menyiapkan rapid test saat sidang paripurna,” kata Suralaga.
 
Ditemui secara terpisah, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Widyatama membenarkan soal pelaksanaan rapid test ini. Menurut dia, rapid test yang kembali dilaksana di Gedung DPRD Provinsi Bali sesungguhnya bukan hal istimewa. Meski begitu, tes itu dilakukan dengan berkaca dari kejadian di Banjar Serokadan, Desa Abuan, Kabupaten Bangli. Ada ratusan warga yang hasil rapid test-nya reaktif, dan setelah diuji swab ternyata hasilnya negatif. 
 
“Kita kan sudah di-rapid test di sini, takutnya nanti salah. Sambil mengetahui itu dan meyakinkan kita, para dewan ini sehat,” tandas mantan Bupati Tabanan dua periode itu.
 
Adi Wiryatama bahkan mengaku sempat terkejut dengan hasil rapid test di Banjar Serokadan, Bangli. Menurut dia, alat rapid test yang dipakai saat itu perlu diselidiki. Sebab dikhawatirkan alat tersebut palsu atau dipalsukan.
 
Belajar dari pengalaman itu pula, rapid test kembali dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Bali. Apalagi, Gubernur Bali Wayan Koster juga meminta ada rapid test lagi di dewan. 
 
“Pak Gubernur tadi malam menelepon saya, lebih baik tes saja dewan lagi. Siapa tahu ada nanti karena sekian lama ini ada yang ke mana-mana, wara-wiri mengurus rakyatnya,” pungkas Adi Wiryatama.
wartawan
San Edison
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.