BALI TRIBUNE - Peta persaingan Pilpres 2019 mendatang menjadi nyata. Melalui Munas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 12/4, DPD seluruh Indonesia memberi mandat kepada Prabowo untuk maju sebagai calon presiden (Capres). Prosesnya selanjutnya adalah menemukan pendamping (Cawapres) yang pas untuk mendampingi Prabowo guna bersaing dengan rivalnya, Joko Widodo-Jusuf (Jokowi) yang sudah lebih dahulu dideklarasikan oleh partai-partai pengusungnya. Sebagaimana Prabowo yang saat ini sedang berlabuh menunggu partai-partai pendukung menggodok Capresnya, dan Jokowi pun demikian. Bahkan diproduksi, peluncuran Capres Jokowi jauh lebih ruwet karena banyaknya kader Partai pendukung yang memenuhi kualifikasi sebagai Cawapres. Jika poros ketiga tak jadi memunculkan calon, maka hampir pasti rivalitas Pilpres 2019 kian tajam dan sulit diprediksi, dengan rumusan matematika politik sekalipun. Sebab, kemenangan dalam persaingan ini tidak sepenuhnya bisa ditentukan oleh perolehan suara Parpol pengusung kedua figur. Banyak fakta politik yang menunjukan hasil yang berbanding terbalik dengan akumulasi perolehan suara partai pendukung. Contoh paling nyata dan aktual adalah Pilgub DKI Jakarta. Banyak faktor x yang non prediksitable dalam membaca dan memahami gerakan bandul politik dalam menentukan pemenang. Banyak pengamat memprediksi, peta koalisi Pilpres 2019 mendatang bakal terpolarisasi dalam dua kubu: pendukung Prabowo terdiri dari Gerindra, PKS, PAN dan PBB, sedangkan pendukung Jokowi terdiri dari PDI-P, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, dan PSI. Dibanding parpol pendukung Prabowo, menurut keyakinan banyak kalangan, Jokowi lebih pasti karena sudah jauh hari mendeklarasikan dukungan. Lalu kemana Partai Demokrat mengambil posisi. Bila akhirnya poros ketiga tak bisa dibentuk, maka Partai Demokrat diyakini bakal memberi kejelasan kepada kadernya untuk memilih jalan sendiri: mendukung Prabowo atau Jokowi. Hal itu dapat dibaca dari karakter dan sikap politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Penentu haluan politik Partai Demokrat. Bila peta head to head Jokowi Vs. Prabowo ini benar-benar terjadi di pentas Pilpres 2019, maka intrumen analisis yang dapat dipakai adalah kekuatan partai pengusung meski hampir pasti peluang menang dan akumulasi suara pendukung tidak selaras. Sekalipun demikian, untuk memandu keterlibatan publik dalam mengikuti dan memprediksi peta persaingan Pilpres 2019, maka ada baiknya kita membaca kekuatan parpol pendukung kedua kubu. Pada pemilu legislatif 2014 lalu, PDI-P meraih suara 23.681.471 (18,95%) suara, Golkar 18.432.312 (14,75%) suara, PKB 11.298.957 (9,04%)suara, suara, PPP 8.157.488 (6,53%) suara, NasDem 8.402.812 (6,72%) suara, dan Hanura 6.579.498 (5,26%) suara. Massa dari PSI sebagai pendatang baru, juga turut memberi tambahan suara ke Jokowi meski jumlahnya tidak begitu berarti. Dengan demikian, akumulasi partai pengusung Jokowi mencapai 76.552.538 atau 61,25% suara. Sedangkan rivalnya: Gerindra meraih 14.760.371 (11,81%) suara; PKS 8.480.204 (6,79%) suara, PAN 9.481.621 (7,59%) suara, dan massa PBB yang diprediksi bakal menampung aliran suara dari Ormas HTI, FPI dan kelompok Islam yang berafiliasi atau mewarisi Islam Museum dan PSII, juga ikut memberi insentif elektoral kepada Prabowo. Total suara partai yang diyakini pendukung Prabowo hanya 32.722.196 atau 26.19%. Meski peluang terbentuknya poros ketiga yang dimotori Partai Demokrat sangat kecil, namun dinamika politik tidak bisa dipastikan secara hitam putih. Karena itu, sejumlah pengamat mencoba membuat simulasi dengan mengasumsikan terbentuknya kemungkinan itu. Bila itu terjadi, maka Partai Demokrat yang mengantongi suara pada Pemilu 2014 sebanyak 12.728.913 (10,19%) atau 10,19 suara wajib menarik partai lain untuk memenuhi syarat ambang batas untuk mengajukan Capres-Cawapres. Partai yang paling mungkin ditarik adalah PAN yang memiliki kekuatan 9.481.621 atau 7,59% suara dan tambahan sedikit dari PBB yang pemilu kemarin hanya meraih 1.825.750 atau 1,46%. Meski Parpol pendukung Jokowi diyakini sudah aman, namun ada peluang PKB bisa mengubah halaman menuju Prabowo atau bergabung dengan poros ketiga yang dimotori Partai Demokrat, jika Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua DPP PKB tidak terakomodasi kepentingan nya oleh kubu pendukung Jokowi. Apa kepentingan PKB? Cak Imin harus menjadi Cawapres pendamping Jokowi. Nah, jika dasar kemenangan Pilpres pada akumulasi suara pendukung, maka Jokowi sudah pasti menang. Namun, perkembangan politik nasional belakangan ini, ditambah dengan menguatnya politik identitas atau politik aliran, maka akumulasi suara pendukung dan peluang menang, tidak selaras. Bahkan hasil akhir malah sebaliknya. Kita mesti memiliki stok argumentasi yang memadai untuk membaca kemana jarum jam kemenangan Pilpres 2019 itu akan mengarah: Jokowi atau Prabowo? atau figur dari poros ketiga misalnya Tuan Guru Bajang bersama Agus Harimurti Yudhoyono, meski peluang itu teramat kecil.
