balitribune.co.id | Semarapura - Sejatinya DPRD yang lalu telah merestui pinjaman yang dimohonkan RSU Klungkung sebesar Rp 25 M. Namun keburu berakhir keanggotaan DPRD sebelumnya serta belum sempat diplenokan di Paripurna DPRD Klungkung, sehingga kondisi ini membikin dilematis DPRD Klungkung anyar yang dipimpin Ketua DPRD A.A.Gde Anom cs.
Hal ini diakui Ketua Dewan A.A.Gde Anom sangat dilematis disatu sisi Dewan bukan menolak tapi disisi lain akan menjadi masalah jika belum melalui paripurna Dewan. Namun menyikapi kondisi ini, Dewan Klungkung berencana mulai membahas usulan Pemkab Klungkung/ eksekutif mengajukan pinjaman daerah senilai Rp 25 miliar untuk melanjutkan serta menuntaskan pembangunan gedung RSUD Klungkung.
Namun saat digelar rapat kerja Dewan dengan eksekutif terkait hal ini pekan lalu, legislatif melalui Ketua DPRD Klungkung A.A.Gde Anom memutuskan menunda persetujuan dewan dan minta eksekutif mengajukan LO (Legal Opinion) lebih dulu kepihak Kejaksaan agar bisa dipakai pedoman.
Ketua DPRD Klungkung A.A. Gede Anom dihubungi, Sabtu (11/1), menyatakan, sampai saat ini legal Opinion (LO) yang diharapkan bisa disertakan dalam pengusulan pinjaman belum ada. Sebelumnya dalam rapat itu sudah ditegaskan, pihaknya tidak dalam wilayah melarang atau memperbolehkan, karena rencana pinjaman daerah itu sudah masuk dalam KUA-PPAS sejak dirinya belum menjabat sebagai unsur pimpinan.
DPRD Klungkung sangat memahami bahwa pinjaman daerah tersebut digunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan. Disisi lain , pengelolaan pinjaman daerah juga wajib taat pada peraturan perundang–undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta memenuhi prinsip kehati–hatian.
Kabag Hukum Made Sulistiawati mengakui sebagaimana instruksi Sekda, pihaknya sudah menyiapkan surat permohonan mengajukan LO, sebagaimana ketentuan PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Sebab, pinjaman jangka menengah dan panjang, wajib mendapat persetujuan dari DPRD dan rencana pinjaman daerah ini sudah tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Rencananya, pinjaman daerah itu digunakan untuk membangun gedung perawatan pasien penyakit dalam di RSUD Klungkung, perluasan gedung perawatan pasien bedah dan pengadaan alat kesehatan dengan pinjaman senilai Rp 25 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Dewa Putu Griawan juga membenarkan rencana pinjaman ini sudah masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Selain itu, telah masuk dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), sehingga otomatis masuk dalam APBD Induk 2020. Setelah adanya persetujuan dewan, langkah selanjutnya baru meminta pertimbangan ke Kemendagri, sebelum pinjaman daerah itu diajukan ke bank yang memberikan suku bunga terendah. Kesalahannya saat penyusunan KUA PPAS awal Agustus tahun lalu, tetapi malah terlewatkan, inilah yang menjadi urgensi mendesak persoalan tersebut. Makanya diperlukan pendapat hukum berupa LO dari kejaksaan untuk mengetahui apakah tidak salah. Setelah penetapan baru ada persetujuan yang dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat 2 PP 55 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Kabupaten Klungkung.
