President of APRN: Seorang PR Dituntut Memiliki Wawasan dan Kompetensi

BALI TRIBUNE - Kebutuhan Public Relation (PR)  dari tahun ke tahun semakin besar dan kebutuhan ini merambah hampir diseluruh sektor usaha, namun sayangnya untuk mendapatkan PR yang memiliki kompeteble masih dikisaran angka 10 persen. Begitu diungkapkan  President of APRN (ASEAN Public Relations Network) Prita Kemal Gani di Kampus LSPR Bali yang baru di Jl. Raya Puputan No. 140 (Renon), Selasa (16/10) malam. Prita juga mengatakan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga PR (Public Relations). Apalagi tenaga PR yang bersertifikasi masih minim. “Hampir semua lini usaha perusahaan membutuhkan PR dan ini tidak bisa dipungkiri, tapi sayangnya yang kompeten dan bersertifikasi jumlahnya masih sedikit," ucapnya yang dalam kesempatan ini juga melakukan penandatanganan komitmen kerja sama ASEAN Public Relations Network (APRN) dan Public Relations Institute of Australia (PRIA) melalui program “Kick-Off PRIA Competency and Framework”. Penandatanganan  dilakukan oleh Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR sebagai Ketua APRN dan Jennifer Muir sebagai Former President PR Institute of Australia.

 

Dihadapan media Prita menegaskan, semua lini bisnis perlu profesi PR. Bahkan perusahaan butuh PR untuk bisa eksis. Terlebih di era digital banyak dibutuhkan PR untuk mengantisipasi adanya  Hoax. “Sesungguhnya PR-lah yang bisa menyampaikan informasi yang benar serta menangkal Hoax,” ujar Prita yang juga Founder of LSPR Jakarta ini. Namun diingatkan sesungguhnya tugas PR cukup kompleks dan untuk mengatasinya seorang PR mesti memiliki wawasan. “Seorang PR mesti multi talenta serta knowledge ability, wawasan yang luas yang  bisa membantu  divisi lain dalam perusahaan. Jadi mesti bisa semuanya,” tambah Prita.

 

Untuk itu ia mengingatkan, ada sepuluh hal penting yang harus dimiliki seorang PR, di antaranya kreatif dan inovatif, kecepatan (real time), bisa bikin event (konten kreator), punya kemampuan entrepreneurship, berpengetahuan luas,  riset dan sudah tentu mengantongi sertifikat.

 

Ditanya kemampuan PR Indonesia, Prita mengatakan dari sisi kompetensi, PR di Indonesia tak kalah bahkan ke depannya bisa ‘ekspor’ PR. “Kalau mengacu jumlah penduduk yang mencapai sekitar 260 juta,  sesungguhnya itu potensi sumber daya yang kita miliki  sangatlah besar,” jelasnya.

 

Dalam perjanjian tersebut APRN dan PRIA memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kualitas individu para PR di ASEAN secara global. Sehingga mereka dapat memperluas jangkauannya hingga benua Australia. “Pengembangan diri individu PR sebagai profesional, peningkatan pendapatan dan produktivitas hingga membuka peluang bagi mereka untuk dapat berkarir di Australia menjadi tujuan utama dijalankannya kerja sama ini,” jelas Prita.

 

Untuk tahap awal pihaknya harus menemukan gap/perbedaan level sertifikasi dari tiap negara ASEAN dan Australia melalui pengenalan dan pemetaan, sehingga gap tersebut bisa dijembatani serta menemukan standar kompetensi yang dapat diakui oleh Negara ASEAN dan Australia. Standar kompetensi ini diperlukan agar semua yang berprofesi PR dapat berkarir di tingkat ASEAN maupun di Australia. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan PRIA agar PR yang dihasilkan sesuai dengan standar kompetensi yang dapat diakui oleh kedua belah pihak. “Tentunya para PR tersebut harus memiliki kompetensi yang terstandarisasi yang dibutuhkan kedua belah pihak khususnya Australia,” ujar Jennifer Muir, Former President of PRIA.

 

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Dato Haji Ibrahim Abdul Rahman selaku President of Institute Public Relations Malaysia, Director General Department of Information Malaysia, Ramon Osorio selaku Former President of PR Society of The Philippines, Former VP / Head of Corporate Communications of ABS-CBN Philippine, Bao Nguyen Quoc selaku Managing Director of PR Organisation International Vietnam, Nutthaboon Pornrattanacharoen selaku perwakilan dari Thailand PR Association, Gesille Buot selaku Managing Director of ASEAN PR Network.