balitribune.co.id | Pro-kontra import beras sudah sejak lama terjadi. Dua puluh tahun yang lalu, saya menyaksikan debat sengit di Gedung DPR, tentang pro-kontra import beras. Kementan mengatakan bahwa stok beras cukup dan surplus. Tetapi Bulog dengan sengit mengatakan : “Lho, cukup dan surplus-nya di mana? Apa di atas kertas?” tanyanya. Import beras akhirnya terjadi juga. Sejarah akhirnya mencatat bahwa, Kabulog tersebut masuk bui.
Mungkin betul kata pengamat, bahwa import berarti duit bagi peng-import. Bahwa import disebut sebagai bagian dari kebijakan pemburu rente. Karena penduduk Indonesia sangat besar, maka kalau harus import beras, maka jumlahnya pasti harus banyak. Bahkan bisa mempengaruhi harga beras di pasar dunia.
Untunglah Kabulog saat ini, tidak serta-merta melakukan import beras, meski sudah mendapat perintah. Ia mengatakan bahwa beras import yang lama saja belum tersalurkan. Jangan-jangan bisa rusak di gudang. Saya sendiri pernah membeli beras di depan Gedung Dolog Bali. Ternyata memang ada jenis beras yang agak rusak. Warna berasnya berubah, dan ada bau apek. Mungkin beras itu, adalah beras yang cukup lama di gudang, lalu diproses apa adanya.
Saya menyaksikan di medsos, betapa sengit tantangan kebijakan import beras kali ini. Sampai akhirnya, Mendag merubah kebijakan, untuk tidak import beras tersebut. Memang demikianlah sebaiknya. Menteri perdagangan harus lebih banyak aktif dalam berdagang. Jangan aktif membeli dagangan orang. Pembatalan kebijakan import beras, mungkin dipicu karena tantangan yang keras dari Komisi IV.
Saya menduga, bahwa Bulog enaknya memang melakukan import. Di samping bisa mendapatkan rente, tetapi juga pekerjaannya lebih gampang. Sebab kalau harus membeli beras dari petani, maka tentu saja pekerjaan staf di Bulog lebih berat. Istilahnya : bahwa yang paling enak adalah kalau kita panen di pelabuhan.
Tetapi di mana keberpihakan kita kepada petani? Suatu komunitas yang paling miskin di Indonesia. Bahkan komunitas petani, sudah terjebak ke dalam kemiskinan struktural. Kenapa? Karena pilihan kebijakan negara saat ini di sektor pertanian, adalah memihak konsumen. Bukan memihak petani produsen, seperti pada saat Era Pak Harto. Buktinya? Seperti sekarang inilah. Dikit-dikit import. Beras harus import. Garam harus import. Sebuah ironi dari sebuah negara agraris, dengan pantai yang sangat panjang.
Saya kira, kaum tani, sektor pertanian, dan subak di Bali saat ini, dalam posisi yang sangat lemah. Meskipun sejatinya sektor ini sudah membuktikan dirinya berkali-kali sebagai penyelamat sektor perekonomian. Kalau saja sekarang ini, sektor pertanian digenjot, maka bukan tidak mungkin sektor ini akan bisa menjadi andalan untuk dapat menguasai pasar kawasan regional.
Namun saya agak terenyuh, ketika Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Krena Budi menyampaikan statemen tentang anggaran untuk sektor pertanian di Bali. Ia mengatakan bahwa anggarannya hanya Rp. 5 milyar. Mosok hanya lima milyar. Apa wartawannya yang salah kutip? Tetapi apapun, Kresna Budi menyatakan bahwa nilainya sangat kecil, dan ia sangat sedih. Oleh karenanya, jangan salahkan kalau di Bali, areal sawahnya berkurang rata-rata 2800 ha/tahun. Dan petaninya miskin-miskin. Padahal “teori”-nya, kalau sektor pariwisata meningkatkan 100%, maka sektor pertanian akan meningkat 60%. Tetapi di Bali teori itu sudah terbolak-balik.
Memang demikianlah adanya dalam teori. Tidak banyak para pemimpin yang suka membangun sektor pertanian. Sukanya membangun yang bersifat fisik. Sehingga dengan cepat dapat dilihat hasilnya, agar bisa sebagai pencitraan dalam pemilihan yang akan datang.
Tetapi sudah dinyatakan dalam berbagai seminar, tentang betapa pentingnya membangun sektor pertanian. Bahwa membangun pertanian, berarti membangun keberlanjutan, dan dapat mengurangi kemiskinan serta ketimpangan. Pendapat yang analogis, disampaikan juga oleh Menristek, Prof. Bambang Brojonegoro di Jaya Sabha. Dalam seminar semuanya manggut-manggut. Tetapi setelah itu, hakekat maha pentingnya pertanian, menguap dalam deru dan debu kepentingan politik.
Oleh karenanya, saya sangat senang menyimak kritik pedas, tentang rencana kebijakan pemerintah untuk import beras dan garam dalam medsos. Kritik itu diucapkan oleh berbagai kalangan dari berbagai sektor. Saya meng-arti-kan bahwa sudah semakin banyak kesadaran publik tentang perlunya keberpihakan kepada sektor pertanian. Mungkin kesadaran ini muncul dari pengalaman diterpa serangan korona.
Memang harus demikianlah kesadaran publik bisa dimunculkan. Banyak manusia yang harus dibuat sakit dahulu, agar bisa memunculkan kesadaran baru. Mungkin harus dibuat kelaparan dahulu, agar manusia bisa merasakan pentingnya bahan makanan. Bahan makanan, pastinya ada di lahan sawah dan ladang. Ya, kita tunggu saja, entah kapan ada kesadaran nyata untuk membangun pertanian di Bali. Mungkin diperlukan serangan korona yang lebih lama.
