Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Produk Perikanan Indonesia Target Pasar Domestik

udang
Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)

balitribune.co.id | Denpasar - Ekspor perikanan Indonesia ke luar negeri khususnya untuk memenuhi permintaan pasar Amerika Serikat (AS) menghadapi tantangan biaya masuk atau tarif impor 19 persen yang dinilai masih tinggi oleh pelaku ekspor produk perikanan Indonesia. Hal itu yang mendorong pelaku usaha di industri tersebut melirik pangsa pasar baru yakni Tiongkok, Korea, Taiwan dan Rusia. 

"Tidak hanya melirik pasar luar negeri lainnya selain Amerika Serikat, anggota di asosiasi kami akan menggenjot pasar dalam negeri," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Budhi Wibowo di Denpasar, Senin (25/8).

Ia menyebutkan, total 35 persen produk perikanan Indonesia diekspor ke Amerika Serikat (AS). "Kami mulai April 2025 menghadapi masalah yang besar. Karena sebagian besar ekspor ke AS. 19 persen itu tidak kecil, besar sekali, dunia kami menghadapi masalah ditarif sehingga mencari alternatif pasar selain AS," jelasnya.

Ia memaparkan, melirik pasar Tiongkok mengingat negara tersebut memiliki penduduk yang lebih banyak daripada AS. Selain itu belum banyak pelaku produk perikanan Indonesia yang ekspor ke Tiongkok. "Kami juga membidik pasar Timur Tengah, dan akan menggenjot pasar dalam negeri. Ayo garap pasar dalam negeri," katanya.

Menurut Budhi, adanya berbagai hambatan di pasar ekspor membuat pasar domestik menjadi jalan keluar pelaku usaha produk perikanan. Disamping itu pasar domestik seperti Bali banyak terdapat restoran dan kafe yang menyajikan menu produk perikanan. 

Disebutkannya untuk tahun 2024, secara keseluruhan ekspor perikanan Indonesia mencapai $5 miliar AS, sedangkan ekspor untuk udang mencapai $1,9 miliar AS. "Untuk total ekspornya 1 juta ton, kalau udang 215 ribu ton, 65 persen udang ke AS," sebutnya. 

Pihaknya menargetkan untuk produk perikanan mampu menembus pasar domestik mencapai 10 persen. "Kami mengharapkan pasar domestik berkembang," imbuhnya.

wartawan
YUE
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.