balitribune.co.id | Negara - Kendati dalam dua bulan kepemimpinan Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna (Tepat) sudah melakukan sejumlah gebrakan, namun kalangan legislatif menilai belum maksimal. Bahkan anggota dewan dari partai koalisi pendukung Paket Tepat menilai gebrakan tersebut masih mencari pola.
Sejumlah gebrakan yang dilakukan oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna selama dua bulan memimpin sudah menuai sorotan. Sorotan mengenai gebrakan yang dilakukan pasangan Bupati Tamba dan Wabup Ipat ini justru datang dari politisi parpol yang mendukung pasangan Tepat. Seperti yang diungkapkan Anggota DPRD Jembrana I Ketut Sadwi Darmawan. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jembrana ini, gebrakan eksekutif yang didukung parpolnya ini masih belum maksimal.
Pihaknya melihat visi-misi kepemimpinan Paket Tepat ini belum didukung anggaran sehingga harus ada solusi agar bisa didukung anggaran. Pihaknya berharap program yang dibuat tidak justru malah jadi mubasir. "Penerintahan masih mencari pola. Visi misi belum kentara karena kendala anggaran, harusnya ini yang dicarikan solusi sehingga visi misi bisa diakomodir dengan anggaran. Jangan sampai bupati sudah aktif ke sana sini untuk sebuah program namun akhirnya mubasir karena tidak ada anggaran," jelas politisi asal Desa Asahduren ini.
Kendati ia melihat kinerja Bupati sejak awal mulai menjabat sudah bergerak cepat, bahkan sudah melakukan upaya-upaya hingga ke luar daerah untuk mewujudkan visi misinya, namun dikatakannya apabila program tidak didukung dengan perangkat yang sesuai, maka akan stagnan. Ia menilai trobos Bupati yang berlari begitu kecang itu kurang disokong dengan anggaran yang memadai. Menurutnya, anggaran induk (APBD Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021) sudah terpatok pada pembahasan sebelum paket Tepat terpilih.
Pihaknya menyebut terobosan yang dilakukan Bupati dan Wakilnya itu belum terpola. "Saya lihat belum terpola. Bupati istilahnya sudah berlari kencang, tetapi tidak disokong dengan perangkat di sekitarnya. Salah satunya anggaran daerah," katanya lagi. Dikatakan visi misi yang dituangkan di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), harusnya didukung dengan anggaran kemampuan daerah. Jika rencana program tidak didukung (anggaran), tidak akan berjalan visi misinya, stagnan seperti ini setiap tahunnya,” paparnya.
Menurutnya perlu ada peningkatan pendapatan untuk mewujudkan pola pemerintahan yang diharapkan. Karena itu menurutnya perlu mengkoordinir OPD (organisasi perangkat daerah) yang mengelola pendapatan daerah, guna meningkatkan pendapatan daerah. Pihaknya mendorong agar eksekutif melakukan upaya untuk penyesuaian anggaran dan upaya meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Anggaran yang sudah terpatok ini, menurutnya harus segera dievaluasi dan disesuaikan dengan RPJMD pemerintahan saat ini.
Bila dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan sehingga anggaran bisa mengakomodir program dan visi-misi tersebut memerlukan payung hukum, eksekutif didorong untuk berkoordinasi dengan DPRD sebagai legislator. Sekalipun pihaknya berada pada parpol yang posisinya sebagai pendukung paket Tepat, namun pihaknya selaku anggota legislative juga memiliki kewenangan untuk mengkritisi kebijakan eksekutif. "Walau kami partai pendukung, tapi kami punya kewenangan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah," tandasnya.
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category
