Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Proyek Strategis Nasional PPN Pengambengan Gunakan Pinjaman Luar Negeri Rp1,2 T

dermaga
Bali Tribune / Dermaga PPN Pengambengan yang kini mengalami pendangkalan akibat sedimentasi diminta menjadi prioritas penanganan di awal pengerjaan proyek

balitribune.co.id | Negara - Proyek Pengembangan PPN Pengambengan kini telah bergulir. Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PPN) yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun ini menggunakan pinjaman luar negeri. Pengerjaannya pun melibatkan perusahaan kontruksi asing.

Proyek penataan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan memasuki tahap persiapan pembangunan fisik. Proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Market (IFP-IFM) Phase-I senilai Rp1,276 triliun tersebut dibiayai melalui skema pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IsDB), dengan pekerjaan konstruksi dilaksanakan melalui kerja sama operasi (Joint Operation/JO) China Road and Bridge Corporation (CRBC) dan PT Nindya Karya.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek yang masuk dalam PSN dalam rangka pemindahan pelabuhan perikanan Benoa, Denpasar tersebut bahkan sudah dijadwalkan pada Selasa (29/9/2026) mendatang. Kepastian tahapan pembangunan disampaikan Kepala PPN Pengambengan Kartono dalam Sosialisasi Pelaksanaan Konstruksi PPN Pengambengan di Ballroom Ir. Soekarno, Kamis (10/9/2026). Ia mengatakan seluruh persiapan administratif telah diselesaikan.

Ia menyatakan pembangunan fisik segera dimulai.  Kontrak pekerjaan telah ditandatangani di Jakarta pada 7 Agustus 2026 antara pihak pelaksana proyek dengan CRBC dan PT Nindya Karya. “Kontrak untuk pelaksanaan proyek ini telah selesai ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2026 dengan CRBC dan Nindya Karya selaku kontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi,” ujar Kartono. Proyek tersebut memiliki nilai mencapai Rp1,2 triliun atau berdasarkan dokumen proyek sebesar Rp1,276 triliun.

Berdasarkan kalkulasi konsultan, masa pengembalian dana (payback period) diperkirakan sekitar 11 tahun. Pengembangan PPN Pengambengan akan mengubah luasan lahan pelabuhan yang semula sekitar 13,5 hektare akan bertambah menjadi 49,3 hektare. Sementara luas kolam pelabuhan meningkat dari 24 hektare menjadi 88,3 hektare. Pekerjaan konstruksi dijadwalkan berlangsung selama 915 hari kerja atau sekitar 30 bulan, kemudian dilanjutkan masa pemeliharaan selama 365 hari kerja.

Pelabuhan ditargetkan dapat diresmikan pada 27 Desember 2028.  “PPN Pengambengan telah ditetapkan sebagai salah satu PSN dalam rangka program Integrative Fishing Port and International Fish Market (FIS-1) yang didukung oleh pembiayaan luar negeri melalui IsDB. PPN Pengambengan dipilih karena strategis dengan potensi sumber daya ikan yang besar. Pelabuhan ini dirancang untuk menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap yang modern, efisien, dan terintegrasi dengan rantai pasok hilir,” tandasnya.

Proyek berskala besar tersebut juga menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengatakan pengembangan kawasan pelabuhan merupakan gagasan yang telah dibahas setelah penataan Pelabuhan Benoa. Saat itu muncul rencana pemindahan kapal-kapal ikan dari Benoa ke Jembrana. “Ini memang melalui diskusi yang cukup panjang sejak 2018–2019 saat penataan Benoa selesai, maka kapal ikan yang ada di Benoa akan pindah ke Jembrana,” ujarnya.

Pihaknya meminta persoalan yang selama ini dirasakan nelayan tidak diabaikan dalam tahap awal pembangunan. Salah satu yang dinilai mendesak adalah pendangkalan akibat sedimentasi di mulut kolam labuh dermaga yang mengganggu aktivitas keluar-masuk kapal nelayan. “Saya sarankan tadi di awal pengerjaan proyek itu awali dulu dengan pengerukan mulut kolam labuh. Ada pendangkalan, sedimentasi, supaya itu dikeruk sehingga kapal-kapal yang selama ini kesulitan masuk bisa masuk,” tegasnya.

Kembang juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek tidak menimbulkan persoalan baru. Ia meminta kontraktor memberi ruang bagi tenaga kerja dan pemasok lokal yang memenuhi persyaratan untuk terlibat dalam proyek. “Manfaatkan potensi lokal, ada tenaga kerja lokal, termasuk supplier lokal yang memang memenuhi kriteria supaya juga bisa tertampung. Jangan sampai juga proyek besar ini meninggalkan masalah di kemudian hari, seperti penunggakan pembayaran kepada supplier lokal’ paparnya.

Persoalan lingkungan dan tata air di sekitar kawasan pelabuhan juga menjadi perhatian serius. Terlebih wilayah permukiman di sekitar pelabuhan merupakan kawasan langganan banjir, “jangan sampai proyek di dalamnya bagus tetapi di kawasan luarnya buruk. Ini juga harus ditangani,” jelasnya. Manfaat pengembangan PPN Pengambengan menurutnya tidak semata diukur dari potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun diharapkan memberikan dampak ekonomi, multiplier effect di masyarakat.

wartawan
PAM
Category

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Tekankan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pariwisata Berkualitas

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2027, yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (30/3).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Edukasi #Cari_Aman, Astra Motor Bali Bekali Karyawan PT Taurus Gemilang Group Waspadai Bahaya Microsleep

balitribune.co.id | Denpasar  – Astra Motor Bali terus mengkampanyekan keselamatan berkendara melalui edukasi #Cari_Aman. Minggu (29/3/2026), kegiatan edukasi safety riding digelar di kantor PT Taurus Gemilang Group Denpasar dengan melibatkan 35 karyawan.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Pegawai Lampaui Ambang Batas, Pemkab Klungkung Pastikan Belum Ada Rencana Putus Kontrak PPPK

balitribune.co.id I Semarapura - Besaran belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 34,13 persen, melampaui ambang batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belasan Incinerator Masih Mangkrak, DLHK Badung Tunggu Izin Resmi

balitribune.co.id I Mangupura - Belasan mesin incinerator milik Pemerintah Kabupaten Badung hingga kini belum dapat dioperasikan meskipun telah ada instruksi lisan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung memilih menunggu kelengkapan izin resmi dan hasil uji emisi sebelum mengaktifkan fasilitas tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemilik Panti Asuhan di Sawan Buleleng Perkosa Anak Asuh, Dinas Sosial Sebut 8 Anak Jadi Korban

balitribune.co.id I Singaraja - Peristiwa keji terjadi di sebuah panti asuhan di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pemilik panti asuhan dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak kekerasan seksual dan penganiayaan. Pria berinisial JMW tersebut diduga memperkosa dan menganiaya korban berinisial PAM (17), yang merupakan anak asuh di panti asuhan tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.