BALI TRIBUNE - Usai merampungkan segala berkas sebagai syarat verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai calon peserta pemilu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Bali tengah mempersiapkan proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Ketua DPW PSI Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto mengatakan, PSI sudah pasti akan menjadi peserta Pemilu 2019, mengingat segala kesiapan verifikasi KPU sudah diselesaikan. Sehingga kerja selanjutnya adalah mempersiapkan proses pendaftaran bacaleg yang akan diusung oleh PSI Bali. "Administrasi mengenai verifikasi KPU sudah kami rampungkan. Kami juga tengah mempersiapkan proses bacaleg PSI," ujarnya di hadapan awak media di Denpasar, Minggu (27/8).

Sambil menunggu proses verifikasi KPU, PSI juga tengah mempersiapkan calon- calon legislatifnya. Bacaleg PSI dari kader internal dan eksternal partai dan sebagai partai baru yang mengusung kebajikan dan keragaman ini, PSI ingin menjadi kendaraan bagi orang-orang baik yang ingin merubah wajah Indonesia melalui jalur politik.

"Kami ingin mencari orang-orang baik untuk bergerak melalui politik dan menjadi caleg dari PSI. Dan, PSI siap menjadi kendaraan, khususnya bagi anak muda dan perempuan serta tanpa mahar politik," jelas Adi, seraya menuturkan, untuk itu PSI membuka secara resmi pendaftaran Caleg 2019 pada 27 Agustus 2017.

Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dengan tim seleksi Bacaleg DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk lebih memudahkan, dapat melakukan pendaftaran melalui website resmi PSI www.psi.id. "Untuk menjamin kredibilitas bacaleg yang mendaftar, PSI sudah mempersiapkan syarat hingga evaluasi kompetensi. Bahkan kami bekerja sama dengan lembaga penelitian dan survei, akademisi, aktivis, dan tokoh lintas agama untuk memastikan kredibilitas calon yang kami usung," katanya.

Terkait kredibilitas caleg pihaknya juga menegaskan bahwa Caleg PSI nantinya harus bisa menebar kebaikan dan merawat keragaman. "Caleg PSI harus memiliki sikap dan komitmen terhadap perilaku antikorupsi dan intoleransi, keberpihakan terhadap perempuan, serta isu lingkungan," tegasnya.