balitribune.co.id | Denpasar - Anggota DPD RI asal Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra atau Rai Mantra, menilai maraknya kasus keracunan massal akibat makanan yang disalurkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah akibat lemahnya sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan hal ini dinilai menjadi titik lemah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) untuk anak sekolah. “Tanpa koordinasi yang kuat, pengawasan program tidak akan berjalan efektif,” ujarnya di Gedung Pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Minggu (28/9).
Mantan Wali Kota Denpasar dua periode ini menyebut, kasus keracunan tidak boleh dianggap sepele. Persoalan MBG, kata dia, sudah masuk pembahasan di tingkat DPD RI dan akan segera dibawa ke Jakarta untuk evaluasi lebih lanjut.
“Ini menjadi evaluasi kami ke depan. Secara pribadi saya melihat pengawasan MBG harus lebih ketat lagi,” tegas anggota Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan dan kesehatan tersebut.
Menurut Rai Mantra, kelemahan utama program MBG ada pada aspek pengawasan. Lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya menjadi garda depan, namun keterlibatannya di lapangan masih terbatas.
“Sebenernya BPOM ikut mengawasi, tapi saya lihat keterlibatannya belum masif. Di beberapa daerah ada, tapi di tempat lain mungkin belum,” jelasnya.
Ia menilai pemerintah daerah juga semestinya lebih dilibatkan. Lembaga terdekat seperti puskesmas, sekolah dengan tenaga ahli gizi, serta dinas kesehatan dan pendidikan bisa dioptimalkan sebagai bagian dari ekosistem pengawasan.
“Ini yang perlu diperhatikan, karena yang terdekat ada puskesmas, sekolah, hingga dinas. Semua bisa jadi ekosistem untuk memastikan MBG berjalan lancar,” tambahnya.
Putra mantan Gubernur Bali Ida Bagus Mantra itu menegaskan, program MBG merupakan inisiatif baik yang perlu dipertahankan. Namun, tahap pelaksanaannya harus diperbaiki dengan memperkuat sinkronisasi pusat dan daerah.
“Mungkin ini yang belum terjadi sinkronisasi antara kewenangan pusat dan daerah. Sistem desentralisasi memang memperlihatkan kelemahan, tapi ini harus jadi bahan evaluasi,” katanya.
Selain memperketat pengawasan, ia mendorong adanya revitalisasi program agar tujuannya meningkatkan kualitas gizi anak sekolah benar-benar tercapai. Hal ini menjadi krusial, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang menghadapi tantangan lebih besar dalam pemenuhan gizi.
“Evaluasi jangan hanya administratif, tapi harus menyentuh aspek nyata di lapangan. Apalagi di 3T, tantangannya jauh lebih besar,” pungkasnya.
Dengan pendekatan ekosistem pengawasan yang kuat serta sinkronisasi pusat–daerah yang lebih solid, Rai Mantra optimistis Program MBG bisa berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia tanpa menimbulkan risiko kesehatan baru.
