Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rapat Bulan Dana PMI Tabanan 2021

Bali Tribune/BUKA – Wabup Edi Wirawan buka Bulan Dana PMI Kabupaten Tabanan 2021.



balitribune.co.id | Tabanan - Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan yang juga selaku Ketua PMI Kabupaten Tabanan, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membuka Kegiatan Bulan Dana PMI Kabupaten Tabanan Tahun 2021, di Museum Subak Sanggulan, Kediri, Tabanan (6/10/21).

 Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Perwakilan Forkopimda Kabupaten Tabanan, Perwakilan OPD terkait, Para Camat se-Kabupaten Tabanan, Tokoh masyarakat serta para pengurus dan anggota PMI se-Kabupaten Tabanan. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas teknis pelaksanaan Bulan Dana guna tercapainya target untuk mengumpulkan biaya operasional PMI Tabanan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan selama 3 bulan, mulai tanggal 1Oktober sampai dengan 31 Desember 2021. ditambah waktunya satu bulan, hingga 31 Januari 2022, apabila target belum bisa tercapai sesuai rencana.

Wabup Edi mengatakan, target tersebut wajib terpenuhi. Mengingat, PMI adalah organisasi sosial kemanusiaan yang mempunyai peranan penting di dalam membantu tugas Pemerintah, utamanya di bidang bencana, usaha kesehatan tranfusi darah, pelayanan pertolongan pertama dan ambulance untuk masyarakat serta pembinaan generasi muda melalui Palang Merah Remaja

Ia menyadari di situasi pandemi saat ini akan lebih sulit dalam mewujudkan target tersebut. Untuk itu, kepada seluruh elemen PMI Tabanan agar selalu ada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu meringankan beban masyarakat. Mengingat, PMI dalam mengemban tugas sudah tentu harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat apalagi dalam hal pendanaan, sarana dan prasarana.

“Saya mengajak seluruh jajaran pengurus, staf, untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Memberikan pelayanan secara optimal sesuai visi misi PMI, yaitu Profesional, Berintegritas, dan Bergerak bersama Masyarakat, serta bersinergi dengan Visi Misi Kabupaten Tabanan yaitu Nangun Sat Kerti Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM),” pinta Wabup Edi.

Ia menekankan agar hasil dari Bulan Dana PMI nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Ia tidak menginginkan dana tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang nantinya bisa berujung pada rusaknya citra PMI. Ditegaskan juga agar PMI mampu mengambil hati masyarakat, sehingga PMI selalu dipercaya dan semakin menumbuhkan empati masyarakat sesuai dengan visi misi dari PMI.

wartawan
JIN
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.