Diposting : 29 January 2021 07:09
Husaen - Bali Tribune
balitribune.co.id | Amlapura - DPRD Karangasem menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman usulan pemberhentian Bupati-Wakil Bupati Karangasem periode 2016-2021, serta pengumuman Calon Bupati Karangasem 2021-2026 terpilih hasil Pilkada Karangasem 2020. Rapat paripurna ini digelar guna menindaklanjuti keputusan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Karangasem, tanggal 4 Januari 2021 lalu.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I sekaligus Plt Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi dan dihadiri oleh Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri dan Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 17 Februari mendatang, serta Calon Bupati Terpilih I Gede Dana serta anggota Forkopimda tersebut, juga mengumumkan rencana penetapan dan pelantikan Ketua DPRD Karangasem definitif.
Dalam rapat paripurna tersebut, I Nengah Sumardi menjelaskan terkait agenda rapat paripurna yakni pengumuman usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016 -2021 serta menindaklanjuti surat dari KPU Karangasem tentang penetapan Calon Bupati-Wakil Bupati terpiilih hasil Pilkada 2020. "Sebelum dilantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tentu akan melalui proses pertama, yakni kita usulkan ke Gubernur kemudian dilanjutkan ke Mendagri, begitu juga pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati masa jabatannya selesai juga disampaikan," tegas I Nengah Sumardi.
Selain itu agenda rapat paripurna lainnya kata Sumardi yakni pengumuman terkait adanya surat dari DPP PDI Perjuangan tentang proses penggantian dan pelantikan Ketua DPRD Karangasem definitif, di mana sebelumnya Ketua DPRD Karangasem dijabat oleh I Gede Dana namun kemudian mengundurkan diri karena maju dan memang pada Pilkada Karangasem 2020, sehingga untuk mengisi jabatan Ketua DPRD yang lowong itu, PDIP menunjuk I Wayan Swastika sebagai Ketua DPRD definitif Periode 2019-2024 menggantikan I Gede Dana. "Mengenai waktu untuk pengambilan sumpah jabatannya kita masih menunggu proses. Ya, hari ini setelah rapat paripurna langsung kami proses secepatnya, tentu kita mengusulkan ke Bupati, nanti dilanjutkan Gubernur. Setelah muncul SK Gubernur, baru kami unsur pimpinan akan mengadakan rapat untuk tindak lanjut proses pengambilan sumpah jabatannya," lugasnya.
Untuk pengambilan sumpah jabatan itu akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri. “Mengenai jadwal pengambilan sumpah jabatan ketua difinitif itu tergantung SK dari Gubernur, jika telah ada SK itu kami secepatnya ditindaklanjuti,” tutupnya.
