balitribune.co.id | Di sudut-sudut pusat keramaian, terdapat sebuah fenomena sosial baru yang meresahkan, dilabeli dengan istilah-istilah "rojali" (rombongan jarang beli). Fenomena ini, lebih dari sekadar lelucon, adalah cerminan dari tekanan ekonomi yang nyata.
“Fenomena rojali memang belum tentu mencerminkan tentang kemiskinan, tetapi tentunya ini relevan juga sebagai gejala sosial dan bisa jadi ada untuk refresh atau tekanan ekonomi terutama kelas yang rentan," kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono beberapa waktu lalu.
Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2025 menunjukkan kelompok masyarakat kelas atas cenderung menahan konsumsi mereka.
Perilaku ini bukanlah kegagalan moral individu, melainkan gejala dari krisis sosio-ekonomi yang lebih dalam ketika budaya konsumtif akibat fomo (fear of missing out/takut ketinggalan) dan jebakan predator digital seperti judi online (judol) serta pinjaman online (pinjol) ilegal yang saling berkelindan.
Krisis ini menciptakan lingkaran setan utang dan keputusasaan, khususnya bagi generasi muda. Namun, di tengah tantangan ini, terdapat jalan keluar untuk membangun ketahanan finansial sejati, mengubah individu dari korban keadaan menjadi pribadi yang berdaya.
Anatomi krisis ini berdiri di atas pilar-pilar yang saling menguatkan. Pertama adalah tekanan ekonomi yang terkonfirmasi oleh berbagai lembaga. Di tengah optimisme yang terjaga, data menunjukkan daya beli masyarakat tetap berada di bawah tekanan, mendorong perilaku belanja yang lebih hati-hati namun juga rentan terhadap iming-iming solusi instan.
Ketika jalur konvensional menuju kemapanan terasa lambat, janji kemenangan kilat dari judol menjadi sirene yang mematikan.
Pilar kedua adalah diskoneksi besar antara inklusi dan literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten menunjukkan jurang yang lebar: akses masyarakat ke produk keuangan jauh melampaui pemahaman mereka akan risiko yang melekat.
Dorongan masif untuk inklusi, tanpa diimbangi edukasi yang setara, secara tidak sengaja telah menciptakan populasi yang rentan, seolah diberi akses ke instrumen berisiko tinggi tanpa bekal pengetahuan yang cukup.
Pilar ketiga adalah lingkaran setan adiktif antara judol dan pinjol. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap fakta mencengangkan, ada jutaan pemain judol yang juga merupakan peminjam di luar sistem perbankan.
Data kuartal I-2025, yang dikumpulkan oleh PPATK menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10-16 Tahun lebih dari Rp2,2 miliar. Usia 17-19 tahun mencapai Rp47,9 miliar dan deposit yang tertinggi usia antara 31-40 tahun mencapai Rp2,5 triliun.
Sebanyak 71,6 persen masyarakat yang main judol berpenghasilan di bawah Rp5 juta dan memiliki pinjaman di luar pinjaman perbankan, koperasi, dan kartu kredit. Ini menunjukkan sebuah siklus destruktif: ketika modal pribadi habis untuk berjudi, pinjol ilegal menjadi "solusi" untuk terus mengejar kerugian.
Dampak sosialnya sangat parah, mulai dari tekanan psikologis berat, konflik keluarga, hingga peningkatan tindak kriminalitas.
Untuk memutus rantai ini, diperlukan pembangunan fondasi baru yang dimulai dari pergeseran paradigma fundamental, yaitu menolak mentalitas "uang mudah" dan merengkuh prinsip "berusaha dari yang baik", sebuah komitmen etis untuk terus berusaha memperbaiki diri dan mencari rezeki hanya dari cara-cara yang halal dan tidak merugikan orang lain.
Prinsip ini adalah antitesis dari logika eksploitatif judol dan pinjol.
Setelah kompas moral terpasang, langkah selanjutnya adalah menyediakan alternatif nyata yang memberdayakan. Rasa putus asa seringkali berakar dari perasaan tidak berdaya melihat peluang.
Di sinilah metodologi "peta kekuatan diri", sebuah alat bantu untuk mengenali potensi produktif alami seseorang, menjadi transformatif. Dengan mengenali apakah kekuatan dominan terletak pada daya cipta (kemampuan membuat produk atau layanan), Daya Hubung (kemampuan membangun relasi dan komunikasi), atau Daya Atur (kemampuan mengelola sistem dan data), seseorang dapat fokus mengembangkan talenta yang paling sesuai.
Ini adalah jalan keluar proaktif yang mengubah narasi dari "tidak ada pilihan" menjadi "saya menciptakan peluang saya sendiri".
Fondasi etika dan kesadaran diri ini harus dilengkapi dengan perisai praktis untuk menghadapi tekanan konsumtif sehari-hari. Kerangka kerja "5P+U", sebuah filter keputusan yang menguji pengeluaran berdasarkan lima pilar kepentingan dan urgensi, dapat menjadi alat yang kuat.
Sebelum mengambil keputusan yang di antaranya adalah melakukan pengeluaran, seseorang diajak untuk mengevaluasi apakah hal tersebut penting, yang dinilai berdasarkan dampaknya terhadap lima Penjagaan Nilai fundamental (5P), yaitu Agama, Kehidupan (kesehatan dan keselamatan), Akal (pengetahuan), Keturunan (masa depan dan keluarga), dan Harta (aset produktif).
Setelah itu, dievaluasi tingkat Keterdesakannya atau Urgensinya (U). Dengan filter ini, keputusan belanja tidak lagi didasarkan pada tekanan sosial atau fomo, melainkan pada prioritas nilai yang kokoh, melatih disiplin untuk mendasarkan konsumsi pada kemampuan nyata.
Bagi mereka yang sudah terjerat, keputusasaan bisa melumpuhkan. Metodologi SNP, sebuah protokol tiga langkah untuk manajemen krisis personal yang terdiri dari Sadari, Nerima, dan Perbaiki, menawarkan jalan keluar yang terstruktur.
Proses ini dimulai dengan keberanian untuk Sadari, atau mengakui masalah secara jujur dan berhenti menyangkal. Kemudian dilanjutkan dengan tahap Nerima, yakni menerima kenyataan pahit tanpa menyalahkan diri secara berlebihan agar energi bisa difokuskan pada solusi.
Setelah berhasil berdamai dengan keadaan, tahap terakhir adalah Perbaiki, di mana semua energi dan fokus diarahkan untuk aksi nyata: menghentikan total akses ke judol dan pinjol, membangun rencana perbaikan, mencari sumber pendapatan halal, dan mengetatkan anggaran secara disiplin.
Setelah menerapkan semua kerangka kerja tersebut, mungkin muncul sebuah pertanyaan: mengapa harus bersusah payah menempuh jalan yang benar jika hasilnya terasa lambat? Di sinilah pentingnya memahami "Hukum Keseimbangan" atau "Prinsip Keadilan Alam Semesta".
Prinsip ini menyatakan bahwa setiap tindakan akan membawa konsekuensi yang setimpal. Keuntungan yang diraih dari cara tidak etis, seolah menjadi "utang" kepada alam semesta yang akan ditagih kembali melalui masalah tak terduga, mencabut keberkahan dari rezeki tersebut.
Sebaliknya, ikhtiar terbaik yang dijalankan dengan integritas, meskipun hasilnya belum sepadan, akan menjadi "simpanan kebaikan". Simpanan ini akan kembali dalam bentuk yang seringkali tak terduga: loyalitas pelanggan, kesehatan, ketahanan bisnis saat krisis, dan yang terpenting, ketenangan batin yang tak ternilai.
Menariknya, prinsip kuno ini selaras dengan temuan ilmiah modern. Sebuah studi di Journal of Behavioral and Experimental Economics oleh Juliane V. Wiese (2023) menemukan bahwa ketika seseorang diingatkan pada konsep karma, mereka cenderung berperilaku lebih jujur.
Ini menunjukkan bahwa "Hukum Keseimbangan" bukan sekadar filosofi, melainkan mekanisme psikologis yang mendorong integritas dan memperkuat motivasi untuk terus "Berusaha dari yang Baik".
Fenomena rojali dan maraknya korban judol-pinjol adalah alarm keras bagi bangsa. Solusinya tidak terletak pada bantuan sesaat, melainkan pada pembangunan kapasitas individu secara holistik. Kerangka yang dipaparkan menawarkan peta jalan terintegrasi untuk transformasi, dimulai dari revolusi etika, pemberdayaan diri, perisai disiplin, hingga protokol pemulihan krisis.
Panggilan utamanya adalah untuk menolak janji palsu "uang mudah" dan memilih jalan terhormat dalam membangun kemakmuran sejati di atas fondasi integritas dan kompetensi diri.
Inilah esensi transformasi dari pribadi yang terpinggirkan menjadi individu tangguh yang mampu menciptakan kehidupan dengan harta yang cukup, hati yang tenang, diri yang bermartabat, serta hidup berkah yang berkontribusi untuk kebaikan dan kebermanfaatan yang luas bagi keluarga dan masyarakat.
