BALI TRIBUNE - Carut marutnya perijinan dan rekomendasi pasokan ayam yang terjadi di Dinas Peternakan Provinsi Bali Bali rupanya sampai juga ke telinga anggota DPR RI Komisi IV, AA Bagus Adi Mahendra Putra yang membidangi Pertanian dalam arti luas. Bahkan untuk memecahkan persoalan dan mencari solusinya ia pun menggandeng Dirjen Peternakan, I Ketut Diarmita yang langsung hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Rumah Aspirasi Amartra di Jalan Raya Kerobokan, Badung, Minggu (13/8).
Agenda yang diinisiasi Gus Adi mengusung tema “Mau Dibawa Kemana Peternakan Bali” ini juga dihadiri Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, Putu Sumantra serta para peternak yang bergabung dalam komunitas peternak Bali. Dalam diskusi ini para peternak yang selama ini menganggap dipersulit mendapatkan ijin, langsung menumpahkan unek uneknya dihadapan Dirjen Peternakan, Gus Adi, juga Kadis Peternakan. Sederet persoalan pun diungkapkan para peternak. Seperti yang diungkapkan para peternak babi, mereka kesulitan mendapatkan ijin ketika akan melakukan pengiriman keluar Bali, padahal kebutuhan itu untuk memenuhi permintaan pasar.
Sedangkan dari para peternak ayam persoalannyang diungkapkan meliputi soal keberadaan Rumah Potong Unggas (RPU), pasokan, distribusi, ijin, hingga pemasaran. Prinsipnya persoalan yang dihadapi para peternak tidak jauh beda . “Kami hanya meminta kepada pemerintah untuk bersikap adil, jangan ada yang namanya monopoli. Berdayakanlah kami, karena kami perlu arahan dan bimbingan,” tukas Sang Putu Sudarsana salah seorang peternak yang hadir. Kadis Peternakan yang pada pertemuan sebelumnya, sempat ngotot bahwa rekomendasi hanya ada pada satu komunitas, rupanya dalam pertemuan ini tidak bisa berkelit atas kondisi yang terjadi selama ini.
Bahkan dihadapan Dirjen dan Gus Adi menyatakan kesiapannya akan memfasilitasi para peternak dengan melakukan kajian kajian. “Segera kita akan keluarkan rekomendasi atas ijin kirim babi dan pasokan ayam, tapi beri kami waktu untuk melakukan beberapa kajian, terutama terkait dengan data yang belum kami miliki,” sebut Kadisnak. Dari tempat yang sama Dirjen Peternakan, Ketut Diarmita, coba mengatakan, bahwa kemitraan adalah sebuah keniscayaan, karenanya perlu adanya pengelolaan secara bersama yang terintegritas, tidak sepenggal sepenggal. Lantas ia menggambarkan jika ada pengusaha besar yang sukses jangan lantas yang kecil ditinggalkan atau dibiarkan, kalau bisa digandeng dalam berusaha.
Iapun sebenarnya menyentil kebijakan Kadisnak yang tidak berpihak pada peternak, namun condong pada kelompok tertentu. “Tidak ada yang namanya pengelolaan dari hulu sampai hilir, kalau ini sampai terjadi maka akan ada indikasi pasokan dan harga dipermainkan,” tandasnya sembari menambahkan, pihaknya meminta pada Kadisnak untuk memberikan bimbingan, arahan serta kemudahan bagi para peternak yang tujuannya untuk mensejahterakan para peternak itu sendiri.”penting perlunya transparansi pengelolaan,” katanya mengingatkan.
Sedangkan tokoh muda Golkar yang juga anggota DPR RI Gus Adi sebagai inisiator pertemuan ini menekankan beberapa hal seperti, jangan sampai ada usaha yang menguasai dari hulu sampai hilir yang akhirnya akan menimbulkan rente rente baru. “Kami mendorong dibentuknya satgas pangan yang berfungsi sebagai pengawas, kalau perlu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah,” tukasnya yang lantas menambahkan, sinergitas dalam pengelolaan akan berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan pariwisata Bali.
Dikatakan beberapa solusi telah dihasilkan dalam pertemuan ini antaranya, persoalan RPU akan segera disikapi, untuk pengiriman babi akan ada peningkatan kualitas juga akan difasilitasi soal pengiriman babi, dan yang terakhir Dirjen berjanji akan mengirimkan timnya yang akan menghitung jumlah pasokan serta kebutuhan daging di Bali. “Sinergitas dan transparansi sangat diperlukan yang akan berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan pariwisata,” tutupnya.
