balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,152 triliun untuk mengintervensi sekitar 18.000 warga kelompok rentan yang berada di ambang garis kemiskinan. Langkah strategis ini diambil guna menjaga masyarakat yang berada pada kelompok desil 5 dan 6 tersebut agar tidak merosot ke kategori miskin.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengungkapkan bahwa capaian makro pembangunan di Kota Denpasar sebenarnya menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi Denpasar pada tahun 2026 sukses menyentuh angka 6,11 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Denpasar masih memimpin sebagai yang tertinggi di Bali dan masuk dalam jajaran 10 besar nasional.
"Tingkat kemiskinan kita berada di angka 2,6 persen, termasuk salah satu yang terendah di Indonesia. Namun, dari sisi jumlah penduduk, ada sekitar 18.000 yang berada di pinggir atau mendekati garis kemiskinan. Jika intervensinya tidak tepat, mereka bisa turun ke desil yang lebih rendah sehingga jumlah masyarakat miskin akan bertambah," ujar Arya Wibawa, Kamis (6/8/2026).
Dana jumbo senilai Rp1,152 triliun tersebut nantinya akan disalurkan melalui dua pendekatan utama. Pertama, pembenahan infrastruktur dasar berupa penataan kawasan kantong kemiskinan, program bedah rumah, hingga pembangunan MCK mandiri untuk menghapus kawasan kumuh di Kota Denpasar.
Kedua, pemerintah fokus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Program ini dijalankan secara terintegrasi dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, serta Dinas Perikanan. Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkot Denpasar optimistis mampu menjaga kestabilan ekonomi warga rentan sekaligus menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
