balitribune.co.id | Satu keluarga, satu sarjana. Itulah slogan yang digaungkan Gubernur Bali, Wayan Koster, lewat program barunya yang digadang-gadang sebagai pemutus rantai kemiskinan. Sebuah mimpi kolektif yang terdengar sederhana sekaligus indah. Setiap keluarga menghadirkan seorang anak berjas toga, tersenyum di panggung wisuda, seakan keberhasilan akademik otomatis mengangkat martabat seluruh rumah tangga. Namun, sejarah pembangunan di negeri ini selalu menyimpan wajah ganda. Di balik janji emas, kerap tersembunyi beban yang berat.

Kebijakan Satu Keluarga Satu Sarjana adalah proyek ambisius tentu dengan urgensi pemerataan. Pemerintah Bali berjanji membiayai biaya kuliah dan hidup mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Sejumlah 26 perguruan tinggi negeri dan swasta turut menandatangani kesepakatan. Bahkan, bantuan Rp1,4 juta per bulan untuk mahasiswa penerima disiapkan, ditambah keringanan atau pembebasan UKT.

Dalam peluncurannya, Gubernur Koster menegaskan, “Saya ingin memastikan tidak ada lagi keluarga di Bali yang anaknya tidak bisa kuliah hanya karena alasan biaya. Minimal satu anak dalam satu keluarga harus bisa meraih pendidikan tinggi,” katanya dengan nada penuh keyakinan.

Ijazah memang memiliki daya magis simbolik tiket masuk ke ruang sosial yang lebih tinggi, kunci untuk peluang kerja, dan bukti investasi keluarga. Namun, apakah sekadar gelar cukup untuk mengubah nasib? Di Bali dan Indonesia secara umum, pasar kerja tidak selalu mampu menyerap lulusan perguruan tinggi. Angka pengangguran sarjana masih menghantui, sehingga ijazah kadang berubah menjadi kertas berat yang menambah beban keluarga, bukannya meringankannya. Di sinilah tantangan utama program “Satu Keluarga, Satu Sarjana” bertemu dengan realitas ekonomi pendidikan tinggi bisa meningkatkan kapasitas manusia, tapi jika tidak dibarengi lapangan kerja yang memadai, harapan bisa berubah menjadi frustrasi.

Di sisi lain, program ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi pekerjaan. Dari perspektif pembangunan manusia, setiap anak yang menyelesaikan pendidikan tinggi turut mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali naik melalui peningkatan literasi, kemampuan numerik, dan kualitas hidup. Seorang sarjana bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga soal kapasitas berpikir kritis, keterampilan digital, dan wawasan yang lebih luas. Jika ekosistem pendidikan dan lapangan kerja selaras, program ini bisa menjadi katalisator nyata untuk pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar slogan politik yang indah di atas kertas.

Ijazah, Tapi untuk Apa?

Ijazah memang bisa jadi tiket masuk ruang-ruang sosial yang lebih tinggi. Tapi, apakah sekadar menyandang gelar cukup untuk mengubah nasib keluarga? Pasar kerja di Bali dan Indonesia secara umum tidak selalu mampu menyerap lulusan perguruan tinggi. Angka pengangguran sarjana masih menghantui. Alih-alih menjadi jembatan, ijazah kadang berubah jadi kertas yang berat membebani pemiliknya yang tak kunjung mendapat pekerjaan. Seorang sarjana pulang ke desanya tanpa pekerjaan tetap, bukan hanya menanggung kecewa pribadi, tapi juga ekspektasi keluarganya yang telah menaruh harapan. Maka, satu keluarga satu sarjana  bisa berubah makna bukan emansipasi, melainkan beban baru.

Meski demikian, arah kebijakan pemerintah tetap layak diapresiasi. Program satu keluarga, satu sarjana bisa dilihat sebagai investasi jangka panjang: bukan semata-mata soal lapangan kerja hari ini, tetapi soal memperluas wawasan, meningkatkan daya tawar sosial, dan mendorong generasi muda Bali agar lebih berani bersaing di ranah global. Dengan dukungan ekosistem yang tepat dari kualitas pendidikan, penguatan keterampilan vokasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru program ini bisa benar-benar menjadi pintu keluar dari kemiskinan struktural.

Bayang Anggaran, Bayang Kepastian

Beban itu bukan hanya di pundak keluarga, tetapi juga di pundak pemerintah. Tahun 2025, Pemprov Bali menyiapkan Rp9,7 miliar untuk program ini cukup menutup empat bulan pertama. Lalu bagaimana tahun-tahun berikutnya? Apakah APBD Bali cukup tangguh membiayai ribuan mahasiswa hingga lulus? Pertanyaan tentang keberlanjutan fiskal ini penting. Janji pendidikan gratis yang berhenti di tengah jalan justru lebih melukai ketimbang tidak ada janji sama sekali. Program ini bisa menjelma bumerang politik bila gagal dituntaskan.

Di sisi lain, perguruan tinggi swasta pun menanggung risiko. Memberikan kuota beasiswa tanpa kompensasi yang jelas berpotensi menggerus kualitas akademik, terutama di program studi dengan biaya operasional tinggi. Namun, di sinilah tantangan sekaligus peluang. Jika pemerintah mampu merancang skema pendanaan yang berkesinambungan misalnya melalui kolaborasi dengan dunia usaha, optimalisasi CSR, atau sinergi dengan perguruan tinggi negeri maka program ini bukan hanya akan mengurangi beban keluarga, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di Bali. Dengan begitu, “satu keluarga, satu sarjana” benar-benar menjadi strategi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar jargon politik.

Ketepatan Sasaran dan Kesenjangan Baru

Janji selalu butuh verifikasi. Bagaimana memastikan penerima program benar-benar dari keluarga miskin? Administrasi semacam Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sering kali rawan manipulasi. Tanpa mekanisme seleksi yang transparan, program berpotensi hanya menjadi beasiswa politis dinikmati bukan oleh yang paling membutuhkan, melainkan yang paling pandai “mengurus surat”.

Lebih jauh lagi, ada ancaman ketimpangan antardaerah. Bali terdiri dari kabupaten/kota dengan kekuatan fiskal berbeda. Jika kewajiban program ini kelak diturunkan ke daerah, bisa muncul kesenjangan baru ada daerah yang mampu mendanai penuh, sementara daerah lain terseok. Alih-alih pemerataan, lahirlah ketidakadilan baru.

Namun, keraguan ini sekaligus menjadi titik awal untuk perbaikan. Pemerintah bisa mengadopsi sistem pendataan terpadu yang terintegrasi dengan basis data kemiskinan nasional agar penyaluran tepat sasaran. Sementara untuk menghindari ketimpangan, perlu ada mekanisme subsidi silang atau dukungan APBN sehingga daerah dengan fiskal lemah tidak tertinggal. Dengan langkah-langkah ini, satu keluarga, satu sarjana bisa menjadi program yang inklusif, adil, dan benar-benar menyentuh keluarga yang paling membutuhkan.

Antara Asa dan Ilusi

Program ini jelas tidak boleh serta-merta dicap ilusi. Ia menyimpan harapan besar, bahkan berpotensi menjadi tonggak baru pembangunan sumber daya manusia di Bali. Namun, harapan besar menuntut rancangan yang matang: keberlanjutan anggaran, transparansi penerima, serta keterhubungan nyata antara perguruan tinggi dengan dunia kerja. Tanpa itu semua, satu keluarga, satu sarjana hanya akan melahirkan gelar-gelar di atas kertas, sementara beban hidup tetap bertengger di pundak keluarga.

Pendidikan tinggi memang penting, tetapi pendidikan yang tidak diiringi jaminan keterampilan dan relevansi kerja hanyalah fatamorgana. Sebaliknya, bila program ini disertai penguatan soft skills, literasi digital, kewirausahaan, dan dukungan ekosistem kerja yang sehat, maka Bali tidak hanya mencetak sarjana, melainkan juga melahirkan generasi muda yang siap bersaing, berdaya, dan mandiri. Di titik itulah, kebijakan ini bisa benar-benar menjadi warisan emas bagi masa depan.

Janji yang Menagih Bukti

Gubernur Koster boleh berulang kali menekankan visinya: “Kita tidak boleh lagi membiarkan anak-anak Bali putus mimpi hanya karena orang tuanya miskin. Satu keluarga harus punya harapan, dan harapan itu adalah sarjana.” Namun, publik berhak bertanya apakah janji ini mampu bertahan di tengah keterbatasan fiskal dan ketidakpastian pasar kerja?

Sarjana di atas kertas bukanlah jaminan kesejahteraan yang menentukan adalah sejauh mana pemerintah memastikan ijazah itu benar-benar punya daya ungkit ekonomi, sosial, budaya, sekaligus berkontribusi pada IPM dan lapangan kerja. Jika tidak, yang tersisa hanyalah janji yang menagih bukti, dan beban yang diwariskan dari pundak ke pundak. Tetapi bila visi ini diiringi eksekusi konsisten dengan tata kelola anggaran yang kuat, seleksi penerima yang adil, serta jembatan nyata ke dunia kerja, maka “satu keluarga, satu sarjana” bisa menjadi lebih dari sekadar slogan ia bisa menjadi warisan berharga yang mengangkat martabat keluarga Bali dari generasi ke generasi.