Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sektor Pertanian Dihadapkan Berbagai Ancaman

pertanian
Bali Tribune / TANTANGAN - Sektor pertanian di Kabupaten Jembrana kini dihadapkan dengan berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutan di masa depan

balitribune.co.id | Negara - Kendati mayoritas penduduknya bergerak di bidang agraris, namun sektor pertanian kini menghadapi tekanan berat dari berbagai tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan pangan daerah. Sektor pertanian di Kabupaten Jembrana pun kini menjadi sorotan. Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna  menyoroti sejumlah isu krusial tekanan berat dan tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan pangan daerah.

Persoalan yang terjadi, dikatakannya menuntut langkah strategis dan terkoordinasi dari seluruh pihak demi masa depan sektor vital ini. Wabup Ipat dengan tegas menyoroti alih fungsi lahan pertanian sebagai ancaman nyata terhadap keberlanjutan sektor pertanian di Jembrana. Fenomena lahan subur berubah menjadi permukiman atau fungsi non-pertanian lainnya, dinilai sebagai ancaman serius bagi ketersediaan pangan lokal di masa depan.

Ia menyatakan masalah alih fungsi lahan bukan hanya soal pertanian, tetapi juga terkait erat dengan penegakan regulasi tata ruang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Dinas Pertanian dan Pangan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) dalam menjaga tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Pihaknya pun kembali menegaskan komitmen untuk tidak berkompromi dengan praktik-praktik alih fungsi lahan ilegal khususnya lahan sawah produktif yang merugikan dan mengancam keberlanjutan masa depan sektor pertanian.

“Jika memang sawah tidak boleh dialihfungsikan, jangan coba-coba bermain-main. Ini menyangkut masa depan anak cucu kita. Sekali lahan pertanian berubah fungsi maka sangat sulit untuk dikembalikan," ujarnya.

Selain masalah alih fungsi lahan, kesulitan distribusi air ke lahan pertanian juga menjadi sorotan utama. Wabup Ipat menyebut perlunya langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan suplai air irigasi, salah satunya pengerukan sedimen di bendung yang banyak mengalami pendangkalan. Pendangkalan bendung ini menghambat aliran air dan mengurangi kapasitas tampung bendung yang vital untuk irigasi ke kawasan persawahan subak.

Kendati pemanfaatan sumur bor penting sebagai solusi jangka pendek dan menengah, namun ia menekankan urgensi beralih ke pompa air bertenaga listrik dan tenaga surya untuk efisiensi biaya operasional. Pompa bertenaga disel selama ini memakan biaya bahan bakar yang tinggi, sehingga membebani petani.  Transisi menuju energi terbarukan ini dianggap sebagai langkah maju menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan ekonomis.

Minimnya minat generasi muda terhadap pertanian juga menjadi tantangan jangka panjang yang serius. Sektor ini dianggap tidak menjanjikan dan kurang modern, sehingga kurang diminati oleh kaum muda. Wabup Ipat menyebut perlu adanya iklim kondusif dan program pelatihan berbasis teknologi untuk menarik minat kaum muda agar terjun ke dunia pertanian. "Transformasi menuju smart farming harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Menurutnya diiperlukan upaya untuk membawa sektor pertanian ke era modern melalui pemanfaatan teknologi, seperti sensor tanah, irigasi presisi, penggunaan drone, dan aplikasi pertanian digital. Diharapkan, smart farming tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuat pertanian lebih menarik dan efisien bagi generasi milenial dan Gen Z. “Digitalisasi pertanian bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan," paparnya.

Sebagai langkah strategis untuk mendukung petani, pihaknya juga menyampaikan inisiatif pemerintah di tahun 2025. Pemerintah daerah menghidupkan kembali skema dana talangan kepada KUD (Koperasi Unit Desa). Melalui skema ini, KUD diharapkan dapat membeli gabah langsung dari petani dengan harga yang stabil, kemudian mengolahnya menjadi beras. Beras KUD ini kemudian didistribusikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menghadapi tantangan yang membayangi untuk menstabilkan harga gabah di tingkat petani, tetapi juga untuk menciptakan pasar yang pasti bagi produk pertanian lokal, sekaligus mendorong kemandirian pangan khususnya di lingkungan ASN Jembrana. "Meski kualitas beras belum sempurna, yang penting kita telah membantu petani dan menjaga harga gabah tetap stabil," tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Belanja Gianyar Rp4,3 Triliun, Pendapatan  Rp3,4 Triliun

balitribune.co.id I Gianyar - Pemerintah Kabupaten Gianyar mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan defisit mencapai Rp921,956 miliar lebih.

Rancangan tersebut disampaikan Bupati Gianyar I Made Mahayastra melalui Pengantar Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Gianyar, Senin (7/9), di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar. Rapat dipimpin Ketua DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Huma Cafe Kebobolan Lagi, Barang Berharga Dikuras Maling

balitribune.co.id I Gianyar - Pengusaha di Kabupaten Gianyar kembali dibuat resah oleh aksi pencurian. Huma Cafe di Kecamatan Tegallalang bahkan harus mengalami kejadian serupa untuk kedua kalinya. Kali ini,  pelaku tidak hanya membawa kabur sejumlah barang berharga, tetapi diduga sempat mengacak-acak sistem keamanan kafe untuk memuluskan aksinya.

Baca Selengkapnya icon click

Rekayasa Lalin Ubud Belum Optimal, Dishub Gianyar Turunkan Skenario Anyar

balitribune.co.id I Gianyar - Setelah dua pekan Rekayasa Lalin tahap II diterapkan, ternyata belum efektif meratakan volume kendaraan di kawasan Ubud. Mulai, Selasa ( 8/9/2026) Dinas Pehubungan ( Dishub) Gianyar kembali turunkan  skenario anyar. Dalam Rekayasa Tahap III ini,  Jalan Raya Ubud dari Catus Pata hingga simpang Patung Arjuna satu jalur keluar Ubud dan  Pangosekan dari simpang Pertamina  menuju Ubud.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terdeteksi Terlibat Judol dan Pinjol, Puluhan Warga Buleleng Kehilangan Hak Penerima Bansos

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah warga Buleleng terpaksa kehilangan hak penerimaan bantuan sosial (Bansos) setelah mereka ditemukan terlibat dalam permainan judi online (judol). Tidak hanya itu, beberapa diantaranya juga terpaksa dicoret dari daftar penerima bansos akibat terdeksi penerima pinjaman online (pinjol). Hal itu diungkap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.