Balitribune.co.id | Gianyar - Seluruh fraksi di DPRD Gianyar menerima laporan keterangan pertanggungjawaban APBD Gianyar Tahun 2019. Seluruh fraksi memberikan Pandangan Umum melalui sidang paripurna yang dilakukan melalui online. Hadir Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Wabup AA Gede Mayun, Ketua DPRD Wayan Tagel Winarta dan Wakil Ketua IB Gaga Adisaputra dan Gusti Ngurah Anom Masta, Senin (13/7).
Fraksi PDIP menyampaikan masih ada beberapa sektor yang lemah dalam penggalian sumber pendapatan seperti berasal dari pajak reklame, pajak parkir, pajak bumi bangunan dan PBHTB. Target pajak tersbeut menurut fraksi PDIP tidak tercapai karena belum memadainya SDM yang ada dan regulasi yang belum relevan. Sehingga diperlukan regulasi yang baru sehingga pendapatan tersebut bisa maksimal.
Walau demikian, Fraksi PDIP mengapresiasi langkah eksekutif dalam refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid 19. Fraksi PDIP mengapresiasi langkah eksekutif dalam refocusing anggaran, sehingga perekonomian di Gianyar tidak sampai minus. Fraksi PDIP juga menerima LKPJ 2019, untuk ditetapkan menjadi Perda.
Hal senada dari Fraksi Demokrat yang dibacakan Gede Sudiarta. Dikatakan Sudiarta, eksekutif sudah mengambil langkah yang tepat dalam pemulhan ekonomi, serta penanganan covid yang terpadu. Fraksi Demokrat menginginkan adanya pemulihan ekonomi yang kreatif dan inovatif dan mengambil langkah cepat dalam pemulihan ekonomi di masa new normal. “Kebijakan pemulihan ekonomi dan masa new normal sangat dibutuhkan, sehingga pemulihan ekonomi lebih cepat dinikmati masyarakat,” harap Sudiarta.
Dari Fraksi Gerindra yang dibacakan Ngakan Ketut Putra, menyoal setiap tahunnya selalu ada persoalan dalam penerimaan siswa baru, dari SD hingga SMA. “Bupati perlu mengambil langkah cepat dan menyelesaikan persoalan tersebut, agar tidak menjadi langganan persoalan dalam peneriman siswa baru,” harap Ngakan Putra. Selain itu, Fraksi Grindra juga berharap eksekutif bisa memaksimalkan pajak reklame. “Hal yang terpenting pula, adalah merealisasikan pemulihan ekonomi khususnya di pedesaan sehingga pemulihan ekonomi tuntas lebih cepat,” jelas Ngakan Putra. Fraksi Gerindra juga menerima LKPJ 2019 untuk disahkan menjadi Perda. Fraksi Golkar juga menyampaikan pandangan umum yang serupa dan menerima LKPJ 2019 dari eksekutif.
Usai sidang, Bupati Mahayastra menyampaikan realisasi APBD tahun 2019 sudah sesuai harapan. Yang mana realisasi belanja sudah mencapai 97% lebih dan pembangunan yang terlaksana sudah sesuai target. “Tentu masih ada pembangunan yang tercecer di Gianyar, namun secara umum dan yang mendesak sudah direalisasikan,” jelas Mahayastra. Mahayastra juga menyebutkan di Tahun 2020 ini juga Pemkab Gianyar bisa melaksanakan pembangunan, guna lebih cepat melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemic Covid 19. “Kami (eksekutif) menyampaikan terimakasih kepada seluruh fraksi yang telah menyetujui LKPJ 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda,” jelas Bupati Mahayastra.
wartawan
Nyoman Astana
Category
