Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sidak di Terminal Tak Efektif

Sidak
PERIKSA KTP DUKTANG – Tim Penertiban Administrasi Kependudukan memeriksa KTP yang dibawa penduduk pendatang (duktang) yang masuk melalui Terminal Ubung Denpasar, Selasa (12/7).

Denpasar, Bali Tribune

Sidak administrasi kependudukan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar di Terminal Ubung dinilai tak efektif dalam menegakkan administrasi penduduk pendatang (duktang).

Pasalnya, sidak dilakukan hanya tiga jam, sementara kedatangan duktang ke Denpasar berlangsung selama 24 jam. Sidak di Terminal Ubung ini pun dinilai hanya sebagai program formalitas yang dibuat Pemkot Denpasar.

“Sidak di terminal itu saya rasa tidak efektif. Karena kedatangan bus kan 24 jam, tapi sidaknya hanya tiga sampai empat jam. Berarti kan ada banyak yang lolos tanpa pemeriksaan. Selain itu, yang datang ke Denpasar kan tidak hanya lewat bus, ada juga yang menggunakan kendaraan lain,” kata Anggota DPRD Denpasar, AA Susrutha Ngurah Putra, Selasa (12/7).

Dikatakan, karena sidak di Terminal Ubung tak efektif, Susrutha meminta agar pendataan administrasi kependudukan dapat dilanjutkan di desa/ kelurahan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh desa/ kelurahan, pihaknya mewanti-wanti agar pendataan tersebut memang benar-benar dilakukan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, bukan sebagai ajang mencari uang.

“Saya mendukung kegiatan penertiban administrasi kependudukan tersebut, sepanjang tidak melanggar aturan. Sidak harus dilakukan oleh pihak Desa dengan menyasar rumah kost maupun rumah kontrakan. Namun demikian, kita juga tidak bisa melarang penduduk pendatang untuk datang ke Bali karena kita masih berada di bawah naungan NKRI. Sepanjang memiliki identitas lengkap maka wajib diijinkan tinggal di Denpasar,” kata Susrutha dibenarkan anggota lainnya, I Made Sukarmana.

Pihaknya menegaskan kalau misalnya dalam penertiban ada warga yang menetap di Denpasar tanpa disertai kartu identias yang jelas, maka duktang tersebut wajib dikenakan sanksi tegas. Adapun apabila ada warga sudah memiliki KTP tapi belum memiliki Kipem atau Kartu Izin Tinggal Sementara, warga itu harus didata.

“Terkait Kipem, kalau misalnya Kipem memang dijadikan sebagai salah satu administrasi kependudukan seharusnya dalam mengurusnya digratiskan. Terkait masalah biaya dapat dianggarkan melalui dana yang telah dikucurkan melalui Dana Desa. Intinya, kita berharap Denpasar aman, dan penertiban wajib dilakukan, sepanjang tidak melanggar aturan yang ada. Tetapi saya berharap penertiban administrasi pendudukan memang benar-benar dilakukan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, bukan ajang untuk mendapatkan uang,” tandasnya.

Tiga Duktang Dipulangkan

Sementara itu secara terpisah, penertiban Administrasi Kependudukan di Terminal Ubung terus dilanjutkan Pemkot Denpasar sebagai langkah antisisipasi membludaknya arus balik pendatang. Selain melanjutkan kegiatan tersebut, tim yang terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Sat Pol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan Ubung juga telah memulangkan tiga orang duktang yang sebelumnya diketahui datang ke Denpasar tanpa memiliki kartu identitas. Pemulangan tiga duktang tanpa identitas ini bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Bali.

Kasat Pol PP Kota Denpasar, IB Wiradana, yang ikut memantau jalannya penertiban mengatakan, Penertiban Administrasi Kependudukan ini sebagai langkah tegas menindak para pendatang yang ingin bekerja di Bali namun tidak melengkapi dirinya dengan kartu tanda penduduk (KTP).

Selain itu, para pendatang yang tak bisa menjelaskan tempat kerjanya dan tempat tujuannya juga akan ditindak. “Bila masih ada yang lolos, maka sebagai langkah lanjutan akan kembali dilaksanakan kegiatan penertiban di tingkat desa dan kelurahan pada Minggu 17 Juli mendatang,” ujar Wiradana.

Kabid Mobilitas Dukcapil Kota Denpasar, Made Rapog mengatakan kegiatan penertiban administrasi penduduk pendatang ini dilakukan di dua lokasi yakni di jalur darat melalui Terminal Ubung dan jalur laut di Pelabuhan Benoa.

“Kami dari Disdukcapil Kota Denpasar bertugas mendata tiap-tiap pendatang yang masuk ke Kota Denpasar, dengan melihat tiga indikator yaitu, kartu identitas penduduk, daerah asal dan tujuan pendatang bersangkutan. Untuk prosedur pemulangan pendatang tanpa identitas ke daerah masing- masing, akan dikordinir oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja,” ujar Rapog.

Terkait hasil penertiban, pihaknya mengaku tidak ditemukan adanya duktang tanpa kartu identitas. Dalam penertiban yang dimulai sekitar pukul 05.30 Wita hingga 09.00 Wita itu, diperoleh data sejumlah kendaraan bus masuk ke Terminal Ubung sebanyak 27 unit, dengan membawa sekitar 1001 penumpang, dan sekitar 774 orang diantaranya masih menggunakan KTP daerah luar Bali dan sisanya sekitar 227 orang yang hanya mengantongi KIPS (Kartu Izin Penduduk Sementara). “Nantinya akan didata ulang di desa/kelurahan tempat tinggal mereka masing- masing,” ujarnya.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Dari Tradisi ke Modernitas: Perjalanan I Komang Edi Susanta dalam Dunia Yoga

balitribune.co.id | Semarapura - I Komang Edi Susanta, yang akrab dipanggil Mang Edi, seorang pemuda Bali kelahiran 10 Oktober 1995, telah menjadi salah satu wajah baru dalam dunia Yoga Indonesia. Lahir di Lereng Putung, Karangasem, ia telah menunjukkan minat besar pada pengembangan diri melalui jalur spiritual dan kesehatan holistik sejak usia muda.

Baca Selengkapnya icon click

I Made Semara Putra, Menginspirasi Lintas Bangsa melalui Yoga dan Seni

balitribune.co.id | Semarapura - I Made Semara Putra, seorang muda asal Klungkung, Bali, telah menjadi duta muda yoga, seni, dan diplomasi budaya Indonesia-India. Lahir pada 4 Oktober 2001, Made Semara adalah putra dari Guru I Ketut Sukrata dan Ni Komang Sri Lestari.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Menapak Jalan Diplomasi Budaya Yang Tak Biasa

balitribune.co.id | Gubernur Bali, Wayan Koster (Pak Koster) menggunakan instrumen yang tidak biasa di dalam melakukan diplomasi budaya ke luar negeri, biasanya, diplomasi budaya yang dilakukan oleh para pendahulu sebelumnya adalah dengan mengirimkan duta kesenian atau menyelenggarakan kegiatan promosi pariwisata, tetapi di masa Pak Koster ini, jalan yang ditempuhnya agak berbeda, beliau lebih mengutamakan diplomasi budaya melalui sharing kekayaan intel

Baca Selengkapnya icon click

Made Dharma Dituntut 2 Tahun Penjara, 3 Saksi Ahli Menguatkan Dakwaan JPU terhadap Nenek Reja dan 16 Terdakwa

balitribune.co.id | Denpasar - Mantan anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Dharma, SH dituntut dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)  dalam sidang lanjutan Perkara Pidana No 411/Pid.B/2025 di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (24/6). I Made Dharma SH didakwa membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2)  KUHP. "Bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah dalam melakukan tindak pidana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Respon Laporan Masyarakat, Pertamina Patra Niaga Bertemu Senator DPD RI Bali Ni Luh Djelantik

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya Pertamina Patra Niaga dalam menindaklanjuti laporan masyarakat selain melakukan investigasi dan uji lab yang saat ini sedang berjalan, juga  dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder daerah sebagai fungsi pelaksana pengawasan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.