Diposting : 6 September 2019 14:07
Putu Agus Mahendra - Bali Tribune
balitribune.co.id | Negara - Viralnya kejadia keluarga salah satu pasien mengamuk di IGD RSU Negara Senin (2/9) malam, ternyata juga menjadi perhatian kalangan dewan di Jembrana. Belasan Anggota DPRD Kebupaten Jembrana Kamis (5/9) siang langsung mendatangi RSU milik Pemkab Jembrana ini. Namun menariknya sidak ini justru berlangsung tertutup.
Rombongan Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jembrana ini melakukan pertemuan tertutup bersama Direktur RSU Negara, dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata serta sejumlah manajemen RSU Negara lainnya. Bahkan sejumlah wartawan yang hendak meliput sidak, dan masuk ruangan, diminta keluar ruangan ruang rapat lantai IV RSU Negara dan diarahkan menunggu diruangan lain. Hingga selama dua jam menunggu, sekitar pukul 15.00 Wita wartawan belum dibolehkan masuk.
Wartawan hanya sempat mengintip dari balik jendela. Lantaran tidak mendapat kepastian belasan wartawan yang menunggu di lorong lantai IV ini akhirnya membubarkan diri. Adanya pertemuan tertutup dari para anggota dewan dan manajemen RSU Negara yang tidak mengundang pertanyan sejumlah wartawan yang memang sengaja diundang mengikuti sidak tersebut.
Bahkan salah seorang wartawan mengaku kecewa dengan undangan sidak tersebut, “Aneh, diundang tetapi tidak boleh masuk. Mestinya kalau memang tertutup, informasikan dari awal,” ujar awak media yang enggan disebutkan namanya ini.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jembrana, I Ketut Sudiasa yang menemui awak media di Presroom Pemkab Jembrana mengaku terjadi miss komunikasi satu anggotanya yang meminta wartawan keluar saat pertemuan itu. Pihaknya pun meminta maaf dan mengaku tidak ada maksud tertentu.
“Kami gelar tertutup, karena banyak unek-unek dari teman-teman terhadap pelayanan RSU Negara. Tidak ada maksud menghalang-halangi wartawan. Tetapi agar tidak melebar, kami ingin memberikan keterangan pers rilis yang menjadi inti dalam pertemuan tadi, di dalam kita tidak ada membahas macam-macam. Kami murni menekankan kepentingan masyarakat, tentang pelayanan RSU Negara” papar politisi PDI P asal Baler Bale Agung, Negara ini.
Pihaknya mengaku dalam pertemuan itu menekankan jajaran Pimpinan RSU Negara agar membenahi pelayanan. Pelayanan diminta tidak selalu mengutamakan administrasi. “Potong SOP demi kemanusiaan. Jangan selalu mengutamakan administrasi. Masalah dia bayar atau belum, layani dulu,” jelasnya.
Dewan juga meminta pihak Manajemen RSU Negara memaksimalkan pengawasan jajarannya. Selain pengawasan sewaktu-waktu dan CCTV, diharapkan juga dipasang perekaman suara di lokasi-lokasi pelayanan publik. (u)
