balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung Masa Persidangan I. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Klungkung terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Sabha Nawa Natya DPRD Klungkung, Senin (18/9/2023).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klungkung I Wayan Baru dengan agenda khusus diawali mula pukul10.00 Wita dengan agenda Rapat Paripurna I Pembahasan Ranperda APBD Perubahan TA 2023, dilanjutkan jam 13.00 Wita dengan agenda Pandangan umum thd penjelasan kepala daerah terhadap ranperda APBD Perubahan TA 2023. Sebagai penutup sekitar jam 15.00 wita dengan agenda Jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum Fraksi Fraksi. Sidang digelar di Ruang Saba Nawa Natya ini, juga disiarkan secara live melalui video conference yang disaksikan oleh para kepala OPD Kabupaten Klungkung.
Dalam pandangan umum Fraksi Hanura yang disampaikan Nyoman Sukirta mempertanyakan menjelang akhir tahun 2023 seperti diberitakan harga kebutuhan pokok semakin meningkat seperti beras sudah mencapai Rp.15.000 perkilo gram, Fraksi Partai Hanura minta agar pelaksanaan perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan daerah di mantapkan bila perlu bersinergi dengan inovasi Bima Juara agar kondisi ini teratasi dan masyarakat berpengasilan rendah sudah tertolong.
Fraksi Partai Golkar dengan jubirnya Kadek Widya Sumartika mempertanyakan sumber PAD Kabupaten Klungkung yaitu kawasan wisata yang ada di Nusa Penida. Kawasan pariwisata yang ada di Nusa Penida sekarang sudah bisa dibilang bekembang pesat, jumlah wisatawan baik domestik maupun manca negara setiap harinya yang datang ke Nusa Penida semakin meningkat.
"Kami Fraksi Partai Golkar meminta pada Bupati untuk memerintahkan instansi yang terkait dengan ke pariwisataan agar lebih memperhatikan sarana prasana yang ada di jalur yang dilintasi maupun di seputaran obyek wisata yang dikunjungi. Sehingga pemerintah Daerah dalam hal ini betul–betul memberi keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Nusa Penida," ujar Sumartika.
Fraksi PDIP dengan jubirnya Made Satria mempertanyakan isu pemotongan jaspel bagi tenaga kesehatan utamanya di RSUD Klungkung. Menurutnya Uang jaspel merupakan alat motivasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan mereka untuk mewujudkan pelayanan prima dibidang kesehatan. Di paruh lain adanya keresahan dikalangan tenaga kesehatan atas isu adanya pemotongan uang jasa pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit daerah. Padahal besaran jaspel ditentukan berdasarkan Pendapatan BLUD. "Bupati Klungkung selaku penanggung jawab pengelola Keuangan Daerah memastikan tidak ada pemotongan jaspel," ujar Made Satria tegas.
