Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

SNP 2021 Bertentangan Dengan UU Pendidikan Tinggi

Bali Tribune / Prof. Wayan Windia

baitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah telah mengeluarkan Standar Nasional pendidikan (SNP) tahun 2021. Ini adalah SNP terbaru, berdasarkan PP No. 57 tahun 2021, setelah berkali-kali diubah sejak hadirnya PP N0.19 tahun 2005. Namun demikian SNP yang terbaru ini, sama sekali tidak mewajibkan mata kuliah (mk) Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi. Padahal sudah banyak ada wacana dan usulan, agar Pancasila dimasukkan dalam mk wajib. Wacana itu muncul berkait dengan merebaknya terorisme, radikalisme, dan anti pluralisme sosial. Usulan untuk memasukkan mk Pancasila sebagai mk wajib, antara lain datang dari DHN Angkatan 45.

Mengomentari masalah tersebut, Prof. Wayan Windia (Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar) di Bali mengatakan bahwa SNP tahun 2021 tsb, bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dikatakan bahwa UU Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat (3), meng-amanatkan bahwa mk wajib di Perguruan Tinggi (PT) adalah : Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. “Pertanyaannya, kenapa Pancasila tidak dimasukkan sebagai mk wajib ?” tanyanya. Disebutkan bahwa, menurut UU,  mk Pancasila tidak saja diwajibkan di PT, tetapi juga di pendidikan dasar, dan menengah.

Windia berharap agar SNP tahun 2021 direvisi lagi, dengan memasukkan mk wajib sesuai dengan UU. Sebab radikalisme, sparatisme, dan terorisme perlu dikendalikan dengan nilai-nilai Pancasila. Para murid dan mahasiswa yang tidak pernah memahami tentang konsensus nasional yang melahirkan tri pusaka bangsa atau empat pilar kebangsaan, perlu diberikan informasi yang benar dan mendalam. Dengan demikian mereka paham, bahwa bangsa ini lahir, tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Diharapkan juga agar BPIP terus berkoordinasi dengan Kemdikbudristek agar mk Pancasila diadopsi dalam PP tentang SNP. Diharapkan BPIP lebih gesit dalam mensosialisasikan Pancasila dalam berbagai bidang. Bidang sosialisasi yang paling urgen adalah di domain pendidikan. Karena di sanalah manusia Indonesia dididik soft skill dan hard skill nya. Hasilnya akan kita lihat dalam generasi-generasi mendatang.

wartawan
Redaksi
Category

Made Sunarta Hadiri Penguatan Komitmen Desa Adat dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Mangupura – Wakil Ketua III DPRD Badung, I Made Sunarta, menghadiri kegiatan Penguatan Komitmen Desa Adat dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (2/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Atasi Ancaman Limbah Rumah Tangga Berbahaya, Badung Luncurkan TPSSS-B3 di TPST Mengwitani

balitribune.co.id I Mangupura - Di tengah meningkatnya ancaman limbah berbahaya dari rumah tangga, Pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah konkret dengan meluncurkan Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik B3 dan Limbah B3 (TPSSS-B3) di TPST Mengwitani, Rabu (3/6/2026). Fasilitas ini menjadi role model yang disiapkan secara khusus untuk menampung limbah rumah tangga berbahaya sebelum dikelola lebih lanjut oleh pihak berizin.

Baca Selengkapnya icon click

Bansos Rp2 Juta untuk Galungan Segera Cair, 82 Ribu KK Masuk Daftar Penerima

balitribune.co.id I Mangupura - Kabar gembira bagi warga Badung yang beragama Hindu. Pasalnya, bantuan sosial (Bansos) hari raya Galungan akan segera dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.

Saat ini Pemkab melalui Dinas Sosial tengah mempersiapkan penyaluran Bansos tersebut dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 82 ribu orang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sungai di Denpasar Dipenuhi Sampah, Pemkot Segera Panggil Kades Lurah

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mengambil langkah cepat menyikapi maraknya fenomena warga membuang sampah ke alur sungai dan drainase. 

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengundang seluruh camat, perbekel (kepala desa), serta lurah dalam rapat koordinasi darurat pekan depan guna memetakan titik rawan pembuangan sampah.

Baca Selengkapnya icon click

Kurangi Kemacetan di Pecatu, Dishub Badung Mulai Terapkan Rekayasa Lalu Lintas

balitribune.co.id | Mangupura - Guna mengurangi kemacetan di wilayah Desa Pecatu, Kuta Selatan dan sekitarnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung telah menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Perubahan arus ini pun berlaku pada pukul 14.00-22.00 Wita yang diterapkan sejak Selasa (2/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.