balitribune.co.id | Denpasar – Dalam masa pandemi Covid-19 yang telah berjalan selama 1 tahun lebih ini, membuat pertumbuhan ekonomi Bali terpuruk ke jurang yang dalam. Jika pertumbuhan ekonomi plus 1 (satu) itu artinya mampu mengangkat tenaga kerja 150 ribu sampai 200 ribu orang.
Tetapi bila Provinsi Bali saat ini minus 9 (Sembilan) lebih, itu artinya ada pengangguran 1,350 juta sampai 1,8 juta orang pengangguran. Perkiraan angka pengangguran tersebut sangat logis, mengingat masyarakat Bali banyak yang bekerja di sektor pariwisata.
Dalam hal ini Fraksi Gerindra DPRD Bali menyarankan Gubernur Koster, agar dapat mengalokasikan anggaran untuk meng-cover tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan tersebut, bukan saja dengan stimulus BLT, tetapi juga memberikan pelatihan kewirusahaan dan menyalurkan hasil usaha mereka.
"Kurangi proyek-proyek fisik yang bersifat mercusuar, focus kepada pemberdyaan ekonomi rakyat," demikian I Ketut Juliarta, SH membacakan pandangan Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali pada Rapat Paripurna ke- 16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021, dengan agenda “Pandangan Umum Fraksi terhadap; Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.”
Ditambahkannya saat ini bahwa dengan diberlakukannya PPKM, maka sudah pasti juga membatasi ruang gerak usaha ekonomi masyarakat kecil. Untuk mengeleminasi virus Covid tidaklah mungkin, tetapi untuk mengurangi resiko fatal akibat terpapar virus Covid, satu-satunya jalan adalah dengan memvaksin seluruh warga masyarakat.
Pihaknya mengapresiasi usaha Gubernur Koster yang telah dengan segala usaha menjalankan program vaksinasi kepada seluruh warga masyarakat. "Terapkanlah vaksinasi berbasis banjar, agar dapat segera mencapai target maksimal vaksinasi," sambungnya.
Begitu pula anak-anak sekolah agar segera pula divaksin sebelum sekolah tatap muka diterapkan. Jangan sampai anak-anak terpapar Covid, sebab kalau itu sampai terjadi, maka anak-anak harus diisolasi dan tidak boleh ditunggu. Tentu ini akan berakibat fatal bagi anak-anak.
Data empiris untuk penyeberangan Ketapang – Gilimanuk menyampaikan bahwa penjagaan di penyebrangan tersebut sering kebobolan. "Kami mohon saudara Gubernur dan aparat terkait, agar menindak oknum-oknum penjaga yang memanfaatkan pandemi Covid ini untuk mencari keuntungan pribadi. Padahal akibat kendor dan teledornya pengawasan lalu-lalang manusia tersebut, berakibat meluasnya pandemic Covid," tutup Juliarta.
