BALI TRIBUNE - DPRD Badung, Rabu (4/4) kemarin, menggelar rapat paripurna internal. Rapat ini digelar untuk menyepakati rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung untuk tahun 2017. Acara yang dibuka Ketua DPRD Badung Putu Parwata tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD I Nyoman Karyana, Ketua Pansus LKPJ Putu Alit Yandinata dan sejumlah anggotanya. Hadir juga Sekwan Nyoman Predangga dan sejumlah stafnya. Ketua Pansus LKPJ Putu Alit Yandinata mengungkapkan, LKPJ ini merupakan program yang telah berjalan pada 2017 lalu. Jadi sifatnya evaluasi. Dalam hal perencanaan, ujarnya, Dewan sudah terlibat dari awal. Demikian juga dengan pelaksanaan dan pengawasannya. “Semua telah melibatkan Dewan sejak awal,” tegasnya lagi. Karena itu, dipastikan Dewan secara kelembagaan akan dapat menerima LKPJ Bupati Badung tahun 2017. “Walau begitu, catatan-catatan tetap diberikan untuk perbaikan pada tahun berikutnya,” tegas Ketua Komisi III DPRD Badung tersebut. Salah seorang anggota Pansus LKPJ Nyoman Dirgayusa pada rapat paripurna tersebut membacakan catatan-catatan kritis yang nantinya bisa menyempurnakan program-program yang akan dilaksanakan Bupati. Salah satunya berupa pengalihfungsian Lapangan  Surem di Blahkiuh untuk dijadikan taman kota. Sementara untuk lapangan dicarikan lokasi lain yang lebih representatif dan bisa dilengkapi dengan fasilitas olah raga lainnya. “Kami pikir sangat banyak tanah negara yang bisa dijadikan lapangan,” tegasnya. Sementara terkait kekhawatiran Bali akan kekurangan air pada 20 tahun mendatang, Dewan menyarankan agar daerah aliran sungai (DAS) mulai ditata. Misalnya dengan penanaman pohon sehingga terjadi penghijauan dan sumber air akan bermunculan. Pada kesempatan itu, Dewan juga menyarankan agar jembatan dari Bongkasa ke Kedewatan bisa segera diwujudkan, serta kondisi jalan provinsi sepanjang sekitar 60 km dari Plaga menuju Denpasar yang kondisinya masih rusak. Yang diberi garis bawah, Dewan merekomendasi Bupati untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Jika perlu, sekolahkan hingga ke luar negeri. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini Badung memiliki banyak sarana akomodasi maupun objek wisata. Namun yang membuat miris, di atas 80 persen, dipimpin oleh SDM dari luar. Rekomendasi lainnya berupa pembentukan holding company untuk pertanian dan PD Parkir. Timnya harus sudah bisa dibentuk mulai saat ini. Di bagian lain Ketua DPRD Badung Putu Parwata memberikan catatan di beberapa sektor. Di sektor pendidikan, dia berharap daya tampung bisa mencukupi. Selanjutnya, guru-gurunya perlu upgrade sehingga mumpuni dalam proses belajar mengajar. Di bidang kesehatan, katanya, Kartu Badung Sehat (KBS) betul-betul bisa nymbung dengan JKN dan masyarakat menerima subsidi penuh. Selanjutnya, pastikan bahwa semua kasus-kasus penyakit bisa ditanggung. Selain itu, masalah kemiskinan, pengangguran juga harus mendapat perhatian sehingga jumlahnya bisa dinolkan atau ditekan. Demikian juga dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terakhir soal pariwisata, ujarnya, perlu dibangun infrastruktur. Selain itu, Dinas Pariwisata diminta untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk penelitian sehingga tercipta pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan.